Anies merasa aneh Kemendagri coret TGUPP di APBD DKI

Merdeka.com - Kementerian Dalam Negeri mencoret nama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dalam APBD 2018 karena jumlahnya meningkat dan gaji dibebankan kepada uang negata. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merasa aneh karena TGUPP sudah ada sejak Gubernur Joko Widodo dan di eranya TGUPP dihapus.

"Memang ada keanehan di sini, dicoret bukan dananya, TGUPP nya. Kami juga lagi mencoba mengerti ada apa ini dengan Kemendagri," ungkapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (21/12).

Anies mengungkapkan kekecewaannya kenapa Kemendagri mencoret TGUPP di era pemerintahannya. Ia tidak mempermasalahkan jika jumlah TGUPP dikurangi namun bukan berarti dihilangkan.

"Jadi aneh bayangkan sebuah institusi yang sudah berjalan beberapa tahun di era Pak Jokowi, Pak Basuki dan Pak Djarot mendadak di era kami enggak boleh. Lain kalau kita bicara tentang jumlah anggarannya, personalia. Kalau ini enggak, ini TGUPP-nya. TGUPP-nya dianggap salah. Dianggap salah tempat dan macam-macam," sambungnya.

Anies mengatakan, hal itu disampaikan Kemendagri dari lampiran review yang diterima Pemprov DKI Jakarta hari ini. "Saya bawa pulang tu dokumennya. Kami terima lampirannya," singkatnya.

Sebelumnya Kementerian Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi APBD DKI Jakarta segera selesai rencananya surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri akan keluar besok. Yang menjadi sorotan Kemendagri yakni terkait anggaran dan jumlah TGUPP yang fantastik. Kemendagri merekomendasikan agar gaji dari TGUPP diambil dari dana operasional gubernur.

"Kami merekomendasikan untuk dianggarkan menggunakan anggaran biaya operasionalnya kepala daerah bukan menggunakan pos khusus. mengambil jatahnya pak gubernur kira-kira begitu. biaya operasional," kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Syarifuddin