Anies tegaskan lahan untuk rumah DP nol rupiah tidak bermasalah
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan jika lahan untuk membangun rumah DP nol Rupiah bukanlah sebuah lahan mangkrak. Lahan tersebut terletak di Klapa Village Jalan H Naman, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur.
"Beda. Beda itu tempatnya bukan yang itu," ujar Anies di Balai Kota, Jakarta, Jumat (19/1).
Sementara itu Direktur Utama PT Pembangunan Sarana Jaya Yoory C. Pinontoan memastikan bahwa tempat yang digunakan sebagai lokasi pembangunan tersebut bukanlah lahan yang mangkrak.
-
Apa isi gundukan tanah itu? Setelah kita bongkar, di dalam tanah itu kita tidak menemukan apapun. Sekilas jika diperhatikan gundukan tanah itu seperti makam baru. Padahal warga setempat tidak pernah merasa menguburkan warganya di lokasi tersebut,“ kata AKP Heru dikutip dari Liputan6.com pada Sabtu (24/6).
-
Siapa yang menjual sebagian lahan rumah? Sebagai hasilnya, keduanya sepakat untuk memecah lahan yang mereka miliki dan menjual lebih dari sebagian lahan tersebut kepada keluarga yang sekarang menjadi tetangga.
-
Siapa yang terlibat dalam program optimasi lahan Kementan? Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Ditjen PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Ir. Ali Jamil MP., PH.D mengatakan bahwa, Indonesia memiliki potensi lahan sub optimal cukup luas.
-
Bagaimana kondisi jalan di perumahan tersebut? Selain rumah, jalan perumahan juga ambles sedalam tiga meter dan tidak bisa dilalui oleh pengendara sepeda motor apalagi mobil.
-
Kenapa Kementan kebut optimasi lahan? Kegiatan ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi. Kementerian Pertanian (Kementan) sigap lakukan akselerasi penanganan darurat pangan dengan beberapa program dan kegiatan, salah satunya melakukan program Optimasi Lahan (OPLA).
-
Dimana Kementan lakukan optimasi lahan? Kick off ini merupakan yang pertama di wilayah Kalimantan dan sekaligus di Indonesia pada lahan seluas 106 ha di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau.
"Pembangunan Klapa Village itu bukanlah lahan mangkrak. Bahkannya lahannya saja berbeda. Berbeda itu," ujar Yoory dalam keterangan tertulis.
Yoory menambahkan, dari luas 2,9 hektare lahan yang ada di Pondok Kelapa, memang ada sekitar 1,5 hektare lahan yang dikerjasamakan dengan PT Gemilang Usaha Terbilang (GUT). Namun diakuinya, perkembangannya tidak berjalan dengan baik.
"Mereka masih belum memulai pembangunannya sampai saat ini," tambahnya.
Berbeda dengan lahan PT GUT, untuk pembangunan hunian DP 0 rupiah tersebut lahan yang akan digunakan sebesar 1,4 hektare lahan yang tidak dikerjasamakan. Lahan itulah yang digunakan saat ini untuk Klapa Village.
"Jadi ini bukan lahan PT GUT yang mangkrak. Lahan 1,5 hektare mereka masih belum dikerjakan," ujar dia.
Untuk rumah DP Nol Rupiah dibangun di atas tanah seluas 1,4 hektar. Nantinya, akan dibangun dua tower. Namun, untuk tahap pertama djlakukan pembangunan satu tower terlebih dulu dengan rincian 513 unit dari tipe 36 m2 (2 kamar) dan 190 unit tipe 21 m2 (1 kamar).
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
AHY mengatakan, secara prinsip dasarnya pembangunan tentu harus berjalan dengan baik. Namun, katanya, warga juga harus mendapatkan keadilan.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaAnies langsung merespons desakan itu dengan jawaban singkat, tetapi tegas.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan, proses ganti rugi terhadap lahan itu jadi syarat agar tidak terjadi konflik. Dengan begitu, pihaknya baru bisa mengeluarkan sertifikat.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR juga tidak menampik bahwa masih ada sejumlah permasalahan soal lahan yang ada di IKN.
Baca SelengkapnyaAHY menyinggung perlunya penanganan dampak sosial yang komprehensif bagi warga yang terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaFood estate diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaAlvin Lim juga mengklarifikasi soal kucuran dana dari pemerintah.
Baca Selengkapnya