Anies teken pergub, pendamping rembuk RW dapat dana Rp 150 per hari
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengesahkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 81 Tahun 2018 tentang Satuan Biaya Khusus untuk kegiatan rembuk Rukun Warga dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan rencana kerja pemerintah daerah.
Pergub yang diundangkan pada 15 Agustus 2018 tersebut dapat diakses di jdih.jakarta.go.id. Dalam pasal 4 ayat 2 tertulis pemberian uang saku/transport kepada pendamping pada kegiatan rembuk RW dan Musrenbang sebesar Rp 150 ribu setiap hari.
Pendamping yang dimaksud tersebut tertuang dalam pasal 1 yaitu seseorang atau kelompok masyarakat dari unsur anggota masyarakat yang memiliki tugas melakukan asistensi atau pendampingan proses identifikasi permasalahan, penentuan kebutuhan dan perumusan usulan solusi permasalahan serta telah mendapatkan pelatihan dari fasilitator yang ditugaskan oleh Pemerintah.
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
-
Apa nama lengkap Anies Baswedan? Anies Baswedan, dengan nama lengkap Anies Rasyid Baswedan, merupakan salah satu kandidat presiden untuk tahun 2024, dilahirkan di Kuningan pada tanggal 7 Mei 1969.
-
Kenapa Anies Baswedan jadi menteri? Kesungguhannya dalam memajukan sektor pendidikan terwujud ketika Jokowi memilihnya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam Kabinet Kerja periode 2014-2019.
-
Apa fokus Anies Baswedan dalam mengatasi karhutla? Saat sesi menjawab pertanyaan terkait kebakatan hutan dan lahan (karhutla) Kalimantan, Anies menegaskan bahwa harus mengutamakan pencegahan.
-
Apa yang dilakukan Bupati Bengkulu Utara? Dalam kunjungan tersebut, Ir Mian mempresentasikan tentang kondisi ruas jalan dan pasar di wilayah Kabupaten Bengkulu. Ia menyampaikan harapannya agar ruas jalan dan pasar di sana bisa dibangun dan diperbaiki agar layak.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
Selanjutnya, untuk uang transport telah tertera di Pasal 3 bahwa uang tersebut diberikan kepada pendamping dalam kegiatan rembuk RW, Musrenbang kelurahan, Musrenbang kecamatan, Musrenbang kota atau kabupaten serta tingkat provinsi.
Untuk biaya transport tersebut, nantinya akan ditanggung jawabkan kepada Anggaran Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) serta suku badannya di tingkat kota ataupun kabupaten.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Bappeda DKI Jakarta, Subagyo enggan memberikan komentar mengenai adanya Pergub tersebut.
"Lagi nunggu Pergubnya. Lagi rapat, saya belum," kata Subagyo pada Senin (27/8).
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Jakarta sudah tak lagi menggratiskan pembayaran sewa rusun di Ibu Kota mulai Desember 2023.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, anggaran tersebut untuk memberi kebebasan bagi tiap RW untuk mendesain masa depan Jakarta versi mereka.
Baca SelengkapnyaRatusan PPPK di Banyuwangi turut bergotong royong bedah rumah tidak layak huni milik warga miskin.
Baca SelengkapnyaPramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaDuit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil menjamin bakal mewujudkan anggaran senilai Rp100-Rp200 juta untuk setiap RW di Jakarta.
Baca SelengkapnyaProgamnya itu diklaimnya bahkan membuat antusias warga Jabar kala itu.
Baca Selengkapnya