Bahas RKPD 2018, Sekda rapat dengan Tim Sinkronisasi di Balai Kota
Merdeka.com - Tim Sinkronisasi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno melakukan pertemuan dengan Sekretaris Daerah (Sekda)DKI Jakarta Saefullah di Balai Kota, Sabtu (20/5). Pertemuan tersebut membahas Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2018.
"Jadi kami mendapat undangan dari Pak Sekda, untuk mulai membahas RKPD 2018. Dan memang saya kira Pak Sekda menjalankan amanah dari Permendagri nomor 32 tahun 2017 kan," kata kepala Tim Sinkronisasi Sudirman Said di Balai Kota, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.
Sudirman mengatakan, pertemuan itu berdasarkan dari permendagri nomor 32 tahun 2017, yakni gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk dilibatkan dalam penyusunan anggaran perbelanjaan daerah tahun 2018.
-
Apa yang dibahas dalam rapat koordinasi? Selain melakukan peninjauan langsung, rangkaian kunjungan di Kalimantan Timur juga melibatkan rapat koordinasi yang membahas rencana Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara BPH Migas dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pengendalian, pembinaan, dan pengawasan penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) agar tepat sasaran.
-
Apa yang dibahas dalam rapat Kabinet? Seluruh menteri hadir untuk mengikuti arahan presiden terkait kerja pemerintahan.
-
Apa saja yang dibahas dalam pertemuan? Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas tentang kerja sama pertukaran peserta pendidikan, alih pengetahuan dan teknologi, latihan bersama, serta upaya kolaboratif dalam meningkatkan kemampuan pertahanan kedua negara.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa yang mengadakan rapat kabinet perdana? Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat kabinet perdana bersama seluruh menteri di Istana Negara, Rabu (23/10).
-
Apa yang dibahas dalam pertemuan Golkar? “Yang intinya, menginginkan Hasta Karya ini solid, kami sampaikan bahwa sampai saat ini seluruh organisasi Hasta Karya “Hasilnya adalah memberikan kewenangan penuh pada Ketua Umum Golkar Bapak Airlangga Hartarto untuk menentukan arah kebijakan, langkah-langkah yang akan diambil terkait dengan pilpres, pileg, dan pilkada,“ tegas Ketum MKGR.
"Bahwa ke depan karena memang gubernur sudah terpilih ya anggaran 2018 ke depan memang menjadi tanggung jawab untuk ikut serta. Memberi kontribusi," ujar dia.
Namun, mantan menteri Energi dan Suber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Joko Widodo ini belum mau berkomentar banyak soal pertemuan yang saat ini masih berlangsung.
"Selesai itu saya jelasin. Kita dengarin dulu Pak Sekda bagaimana," kata dia.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah mendengar pandangan Mendagri dan Menkum HAM, Baleg DPR langsung menutup rapat kerja dengan membentuk panitia kerja terdiri dari 40 orang.
Baca SelengkapnyaSalah satu interupsi datang dari anggota Dewan Fraksi PDI Perjuangan, Honda Hendarto.
Baca SelengkapnyaAnggota komisi III DPR Benny K Harman menyoroti tentang target PNBP. Menurutnya, kelengkapan data perlu menjadi atensi dalam pelaporan.
Baca SelengkapnyaMenteri Basuki turut dicecar soal perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca SelengkapnyaBustan memaparkan rancangan peraturan wali kota mengenai Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk wilayah perencanaan Tarakan Utara.
Baca SelengkapnyaDalam rapat perdana ini juga membahas soal cuti terhadap para menteri dan lainnya.
Baca SelengkapnyaRapat terbilang digelar cukup cepat. Dimulai sekira pukul 10.00 Wib, langsung dibentuk Panja RUU Pilkada.
Baca SelengkapnyaWali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menghadiri Rapat paripurna DPRD Kota Solo di gedung dewan, Senin (8/7).
Baca SelengkapnyaKendati demikian, pemerintah menilai beberapa daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disampaikan saat itu sudah tidak relevan.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Pemerintah dengan Komisi II DPR menyetujui penetapan revisi PKPU Nomor 8 tahun 2024 terkait keputusan Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaRapat yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.
Baca SelengkapnyaPKB pekan lalu rapat di kantor NasDem setelah Anies-Cak Imin dideklarasikan sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Baca Selengkapnya