BPKD cairkan dana PSO PD Dharma Jaya setelah dirut ancam mundur

Merdeka.com - Direktur Utama PD Dharma Jaya, Marina Ratna Dwi Kusumajati, telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno. Alasannya, dia merasa dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) untuk BUMD yang dia pimpin tidak kunjung dicairkan.

Akibatnya, dia harus berutang Rp 80 miliar kepada para pengusaha pemasok daging ayam. Dia menilai kondisi tersebut terjadi karena sistem pemerintahan untuk proses verifikasi memakan waktu cukup lama.

Setelah itu, kondisi itu muncul ke publik, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI, Michael Rolandi, memastikan proses pencarian sudah dilakukan.

"Udah kemarin (Kamis) cair," katanya di Balai Kota, Jumat (16/3).

Dia menjelaskan, dana PSO yang diberikan untuk Dharma Jaya sebesar Rp 54 miliar. Total dana ini untuk pembayaran subsidi daging bulan Desember sebesar Rp 13 miliar, Januari sebesar Rp 17 miliar, dan Februari sebesar Rp 14 miliar.

"Rp 54 miliar itu memang untuk yang membayar periode Desember karena Desember itu dibayarnya Januari tahun 2018 yang Rp 41 miliar itu untuk uang muka pengadaan tahun 2019," jelas dia.

Sebelumnya, Dirut PD Dharma Jaya Marina menemui Sandiaga untuk mengajukan surat pengunduran diri sebagai Direktur Utama dari PD Dharma Jaya, salah satunya karena dana kewajiban pelayanan publik (public service obligation/PSO) tidak kunjung dicairkan.

"Bahwa saya datang nangis-nangis ke Pak Sandi, itu tidak lho. Saya datang ke sana mengajukan pengunduran diri. Tolong catat itu. Serius. Saya tidak pernah menangis," tegasnya saat dihubungi, Kamis (15/3).

Alasan lainnya karena dia merasa lelah dengan sistem pemerintahan saat ini. Menurutnya SKPD di masa pemerintahan Anies-Sandi cara kerjanya tak sama dengan SKPD masa Gubernur sebelumnya.

Misalnya kata dia, lambannya proses verifikasi yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI yang memang bertanggung jawab dalam proses pencairan DP PSO dan verifikasi untuk PD Dharma Jaya.

"Kerja sama dengan SKPD tuh beda seperti Gubernur yang lama. Sama saja saya yang menabur garam ke lautan. Kerja dengan tidak ada koordinasi," jelas dia.