Cara Ahok dan Anies hadapi 'garong' dalam penyusunan APBD

Merdeka.com - KPU Provinsi DKI menggelar debat Pilgub DKI putaran kedua. Tema debat kali ini "Dari Masyarakat untuk Jakarta". Ira Koesno, sebagai moderator mengawali debat dengan melempar pertanyaan bagaimana menyikapi perbedaan pendapat antara Pemprov dengan anggota DPRD DKI terkait pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Tak hanya itu, Ira juga menanyakan bagaimana menyikapi adanya oknum anggota DPRD yang kerap minta 'jatah' dari APBD.

Mendengar pertanyaan tersebut, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI kompak menjawab soal transparansi.

"Bagi kami sebetulnya tidak terlalu susah karena kami mengalami kejadian di tahun 2015. Paling penting buat transparansi," ujar Calon Gubernur DKI nomor urut 2 Basuki Tjahaja Purnama, Rabu (12/4).

Soal menghadapi anggota yang kerap mengedepankan kepentingan pribadinya dalam menyusun APBD, Ahok menilai hal itu biasa dilakoni oleh oknum.

"Persoalan DPRD jangan suudzon ke anggota karena banyak yang baik. Karena oknum tertentu lah yang ada kepentingan. Untuk itu kita jelaskan tidak mungkin kita belanja yang bukan untuk kepentingan masyarakat," jawab Ahok.

Ahok juga menyinggung adanya undang-undang yang mengatur apabila dalam penyusunan RAPBD menemui jalan buntu.

"Ketika tidak ada kesepakatan dewan dan pemprov, ada undang-undang yang mengatur kepala daerah boleh menawarkan Pergub. Itu yang kita lakukan akhirnya kesepakatan sama-sama buat Perda RAPBD," tuturnya.

Hampir senada dengan Ahok, calon gubernur DKI nomor urut 3 Anies Rasyid Baswedan mengungkapkan untuk mengatasi ketidaksepahaman antara DPRD dan Pemprov dalam penyusunan APBD adalah saling menghormati.

"Apa yang terjadi prinsip utama dalam menyusun APBD. Pertama lihat RPJMD, kedua apa aspirasi warga terkait RAPBD. Kemudian yang ketiga transparansi dalam menyusun, komunikasi, saling menghormati," ungkap Anies.

Dalam bernegosiasi, lanjutnya, konten RAPBD harus bisa menunjukkan letak kepentingan warga.

"Dan dikomunikasikan dengan warga," tuturnya.

"Yang sering terjadi bukan semata-mata perdebatan. Perdebatan itu terjadi dimana saja, di parlemen mana saja di negara mana saja. Yang menjadi masalah bagaimana pemimpin mendekatkan diri dengan DPRD dengan hormat namun tidak menyalahi prinsip," ucapnya.

"Yang terpenting laporkan ke publik transparansi tanpa mendelik," tambahnya.

Usai mendengar jawaban dari kedua calon gubernur, kemudian Ira Koesno mempersilakan Wakil Gubernur DKI nomor urut 2 Djarot Saiful Hidayat untuk menanggapi Anies Baswedan.

"Harus ada transparansi dengan ideologi elektronik untuk menjamin pemerintah yang bersih dan bebeas korupsi," tuturnya.

Terkait menemui jalan keluar jika terjadi perdebatan dengan anggota dewan, Dajrot mengungkapkan untuk menggerus kebiasaan lama.

"APBD uang rakyat. Ketika kita bekomunikasi dengan teman-teman legislatif selalu kita sampaikan hindari kebiasaan lama. Yang dulu misalnya ambil alokasi anggaran utnuk mengambil kepentingan yang tidak penting untuk masyarakat itu harus dihentikan," jelasnya.

Djarot meyakini kepentingan rakyat harus dikedepankan dalam menyusun APBD. "Kita harus ambil kepentingan rakyat, harus kelola APBD untuk rakyat miskin. Di sini kita (Ahok-Djarot) bisa bantu anak-anak dengan KJP. Kita juga beri subsidi ke masyarakat. Artinya APBD harus diselamatkan. Perubahan sudah dilakukan dan akan dilanjutkan," pungkasnya. (mdk/rhm)