Dana operasional terhambat, 26 sekolah di DKI tunggak listrik Rp 3 M

Merdeka.com - Sebanyak 26 sekolah di DKI Jakarta menunggak pembayaran listrik dengan nilai tunggakan mencapai Rp 3 miliar. Sebagian aliran listrik sekolah telah diputus sehingga siswa terpaksa belajar di luar kelas dan tidak bisa menikmati akses listrik di sekolah.

Terkait tunggakan tersebut, Sekretaris Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Susi Nurhati segera melakukan koordinasi dengan PLN. Upaya ini dilakukan agar perusahaan pelat merah tersebut menyalakan kembali listrik yang telah diputus.

"Ini bukan cuma satu sekolah saja, ada 26 sekolah yang menunggak listrik, jumlah tunggakannya kira-kira Rp 3 miliar. Ini saya lagi di PLN," kata Susi saat dihubungi via telfon oleh staf khusus Plt Gubernur DKI Jakarta, Selasa (22/11).

Tunggakan listrik di 26 sekolah ini terjadi karena keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP). Akibatnya, anggaran untuk BOP terpaksa harus menunggu pencairan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2016.

"Keterlambatan karena dana BOP ini baru dapat di APBD Perubahan. Surat Pencairan Dana (SPD) sudah ada, semoga bisa cepat cair," tandasnya.

Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono akan segera menindak kasus ini.

"Kalau masalahnya tidak dibayarin, ya enggak boleh didiemin mesti harus di support BOP. Entah dari manapun bagaimana pun juga kalau listrik mati terus dibiarin ya kasihan anak didik. Kita enggak boleh mengorbankan anak-anak. Kalau perlu Dinas Pendidikan suruh segera ke sana," kata Sumarsono.