Demi MRT, Djarot minta PT KAI serahkan HPL Kampung Bandan

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat ingin mempercepat pembangunan depo stasiun Mass Rapid Transit (MRT). Untuk itu dia meminta kepada PT KAI untuk menyerahkan Hak Penggunaan Lahan (HPL) Kampung Bandan, Jakarta Utara kepada Pemprov DKI.

Djarot mengatakan, lahan yang tidak digunakan secara optimal tersebut akhirnya digunakan untuk bangunan liar oleh sejumlah pihak. Dengan penyerahan HPL tersebut, maka Pemprov DKI bisa melakukan penertiban dan pengamanan.

"Kalau perlu HPL nya diberikan kepada DKI untuk MRT. Ini milik PT KAI, nah sebagian besar sudah diokupasi," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (18/9).

Mantan Wali Kota Blitar ini mengungkapkan, akan mengikuti mekanisme penyerahan dokumen tersebut. Apakah nantinya akan diberikan oleh Kementerian BUMN atau PT KAI.

"Tapi prinsip mau ditempatkan di situ, its ok. Karena yang fase II itu Kampung Bandan, trasenya di bawah kan underground semua," ungkapnya.

Untuk target pembangunan fase II, Bundaran HI-Kampung Bandan diharapkan dapat selesai tahun depan. Djarot menjelaskan, saat ini PT MRT masih fokus pada fase I yakni Bundaran HI-Lebak Bulus.

Dia mengungkapkan, pihaknya menargetkan pembangunan fase I akan mencapai 90 persen sampai akhir 2017. Sebab sampai saat ini masalah pembebasan lahan untuk stasiun di Haji Nawi, Jakarta Selatan masih belum selesai. Sehingga diharapkan bulan Juli 2018 sudah masa uji coba untuk MRT fase I.

"Fase II dikerjakan. Makanya ini sekarang kita kejar penetapan trase yang Kota Kampung Bandan. Termasuk nanti kerjasama dengan PT KAI menyerahkan sebagian lahannya HPL kepada DKI. Supaya lahannya DKI bisa kita manfaatkan maksimal," jelasnya.

Sementara itu Direktur PT MRT, William Sabandar mengatakan, terkait pembebasan lahan warga Kampung Bandan seluruhnya diserahkan kepada PT KAI karena itu menjadi lahan milik mereka.

"Jadi ada tiga jenis lahan yang ada di situ ya. Jadi ini yang sedang di koordinasikan dengan KAI mekanisme pengalihannya seperti apa nanti," jelasnya.

Untuk fase II diharapkan pembebasan lahan untuk cepat diselesaikan. Hal ini untuk mempercepat pelelangan, kemudian tender konstruksi. Dan kembali fase Il ini bisa dimulai di akhir tahun 2018.

"Sekarang lagi penetapan trase l. Tadi pak Gubernur , trase fase II sudah ditetapkan. Kemudian yang kedua sosialisasi dengan masyarakat sudah dilakukan, kemudian proses pembebasan lahan itu sudah dilakukan semua sekarang gitu. Jadi, proses-proses persiapan konstruksi itu sudah dilakukan," tutup William.