Follow
Dicoret, Dewan Kesenian Jakarta Tak Diikutsertakan Bahas Revitalisasi TIM
Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Dewan Kesenian Jakarta, Danton Sihombing menyatakan pihaknya tidak dilibatkan dalam proses pembahasan revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM).
Dia menyebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1018 Tahun 2018 tentang Tim Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, seharusnya mengikutsertakan perwakilan dari seniman.
"Nama yang diajukan dicoret entah oleh siapa sehingga DKJ dieliminir dalam wilayah diskusi revitalisasi," kata Danton di kawasan TIM, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
-
Bagaimana Kemendikbudristek pulihkan sistem KIP Kuliah? 'Kami berupaya sesegera mungkin untuk memulihkan layanan KIP Kuliah berdasarkan data cadangan yang kami simpan di pusat data Kemendikbudristek. Koordinasi erat dengan perguruan tinggi juga terus kami lakukan untuk menjamin hak mahasiswa penerima KIP Kuliah on going dan pendaftar KIP Kuliah baru,' katanya.
-
Kenapa Banpres ditimbun? Saat ditemukan, sembako yang dikubur kondisinya sudah membusuk. Ketika digali pun menimbulkan aroma yang cukup menyengat. Sembako yang ditemukan terdapat tulisan bantuan presiden yang dikoordinir Kemensos (Kementerian Sosial).
-
Apa yang dilakukan selama penutupan? Selama penutupan kami memastikan tidak ada pendaki yang melintas terutama yang merayakan malam pergantian tahun di puncak Gunung Gede, karena patroli digencarkan agar tidak ada oknum pendaki nakal yang naik melalui jalur ilegal,' katanya.
-
Bagaimana cara Menkominfo memastikan revisi UU ITE jilid II tak semena-mena? Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (ProJo) itu menyampaikan pemerintah akan membuat ruang diskusi untuk membahas pasal-pasal dalam revisi UU ITE yang dianggap bermasalah. Dia memastikan tak akan semena-mena dalam menerapkan revisi UU ITE jilid II ini.
-
Kenapa Kemensos melakukan perbaikan data DTKS? Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Kenapa rumah dinas bupati terbengkalai? Dilansir dari kanal YouTube Bucin TV, istana putih itu dari awal direncanakan akan menjadi rumah dinas bupati. Namun setelah selesai dibangun pada tahun 2013, rumah itu tidak pernah digunakan sama sekali.
Karena hal itu, dia menyebut pihaknya sempat mengajukan tiga nama sebagai perwakilan dari DKJ pada 2018. Berdasarkan Kepgub itu lima nama yang dicantumkan yakni Arie Batubara, Arsono, Hidayat LDP, Yusuf Susilo Hartono, dan Mohammad Chozin.
Sedangkan ketua tim revitalisasi itu yakni asisten perekonomian dan keuangan, lalu wakilnya adalah kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, sekretaris Kepala Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta TIM.
"Selama setahun kami dibutakan informasi itu (revitalisasi TIM) sesuai dengan kerjanya SK (surat keputusan)," jelasnya.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Jakarta Propertindo (Jakpro) akan merevitalisasi pusat kesenian kebanggaan warga Jakarta tersebut.
Direktur Operasi PT Jakarta Propertindo ( Jakpro) M Taufiqurrachman menyebut saat ini progres revitalisasi kawasan Taman Ismail Marzuki (TIM) baru mencapai 15 persen.
Dia juga menyatakan proses pembangunan di kawasan TIM masih terus berjalan.
"Sekarang sudah 15 persen untuk tahapan semuanya. Rencananya, targetnya Juni 2021," kata Taufiq di Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (19/2/2020).
Dia menjelaskan pengerjaan yang saat ini dikerjakan yakni area parkir kawasan TIM dan pondasi untuk Wisma TIM. Rencananya wisma tersebut di bangun beberapa lantai yang difungsikan berbeda-beda.
Dalam gedung yang sama nantinya lantai satu dan tiga akan peruntukan tempat galeri seni, retail area hingga ruang publik.
Sedangkan untuk lantai empat dan enam lokasi perpustakaan Pemprov DKI Jakarta. Kemudian lantai tujuh sebagai Pusat Dokumentasi Sastra (PDS) HB Jassin.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Rapat yang digelar ini diketahui hanya beda sehari pascaputusan MK terkait Pilkada.
Baca Selengkapnya
Kisruh rekapitulasi penghitungan tingkat Kota Depok berdampak pada petugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).
Baca Selengkapnya
"Enggak ada guna, laporannya lecehkan kita seolah-olah tak ada persoalan," tegas Anggota Komisi VI DPR, Deddy Sitorus.
Baca Selengkapnya
Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) merasa kecewa dengan penolakan ini
Baca Selengkapnya