Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Djarot tegaskan tak akan turunkan TKD PNS DKI

Djarot tegaskan tak akan turunkan TKD PNS DKI Djarot Saiful Hidayat. ©2017 Merdeka.com/syifa

Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan tidak akan menurunkan Tunjungan Kinerja Daerah (TKD) untuk PNS DKI Jakarta. Menurut Djarot, penyerapan anggaran bukan menjadi salah satu indikator untuk menilai kinerja PNS.

Djarot mengatakan porsi penyerapan anggaran hanya 20 persen untuk dalam menentukan TKD. "Di dalam penentuan TKD itu bobotnya 20 persen loh makanya secara otomatis tingkat penyerapan anggarannya itu rendah otomatis itu akan berkurang TKDnya," kata Djarot di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/9).

"Dari 20 persen, itu dari indikator 20 persen macam-macam ya. 20 persen dari 100 persen artinya 1/5 dari penghitungan TKD itu ditentukan oleh penyerapan anggaran," lanjutnya.

Orang lain juga bertanya?

Politik PDI-P itu mengatakan penyerapan anggaran sudah mencapai 44 persen dan lebih tinggi daripada 2016. "Target kita kalau ini berjalan terus 2017 ini bisa mencapai lebih dari 85 persen. Kemarin 82,5 persen pasti akan di atas 85 persen," jelasnya.

Sementara itu, Sekda DKI Jakarta Saefullah membenarkan jika penyerapan anggaran bisa menjadi indikator kenaikan atau pengurangan TKD. Namun Sekda belum mengetahui secara rinci rencana dari Pengurangan TKD yang diinginkan oleh DPRD.

"Ada baiknya BKD (Badan Kepegawaian Daerah) memaparkan adakah kaitan antara TKD yang diterima dengan kinerja penyerapan itu. Pengaruhnya seberapa besar nanti bisa disampaikan," ungkapnya.

Rencana ini, Saefullah berpikiran mungkin anggota dewan, SKPD yang penyerapan rendah tetap mendapat TKD yang full ini menimbulkan ketidakadilan.

"Kita juga kalau seperti itu enggak setuju. Kita ingin ada korelasi antara penyerapan dengan besarnya TKD yang diterima, kan ada validasi. Jadi para asisten jangan divalidasi semua kalau penyerapan masih rendah," katanya. (mdk/eko)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya
Menkeu Ingin Kaji Dana Pendidikan 20% dari APBN, DPR: Banyak Anak Enggak Bisa Sekolah Karena Biaya

DPR menolak usulan untuk mengkaji ulang dana wajib atau anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.

Baca Selengkapnya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya
JK Sebut Pemerintah Bisa Jatuh bila Anggaran Pendidikan Tidak Capai 20%, Ini Alasannya

Jusuf Kalla (JK) tidak setuju rencana pemangkasan anggaran wajib (mandatory spending) untuk pendidikan sebesar 20%

Baca Selengkapnya
VIDEO: Panas! Heru Budi Vs Anies Usai Disinggung Pelit: Jangan Kambinghitamkan Saya
VIDEO: Panas! Heru Budi Vs Anies Usai Disinggung Pelit: Jangan Kambinghitamkan Saya

Heru pun mempersilakan calon yang ingin berkontestasi di Pilkada Jakarta berlaga dengan cara yang sehat

Baca Selengkapnya
Bikin PNS Ketar-Ketir, Nasib Naik Gaji 2025 Tak Dibahas Jokowi & Menanti Kebaikan Hati Prabowo
Bikin PNS Ketar-Ketir, Nasib Naik Gaji 2025 Tak Dibahas Jokowi & Menanti Kebaikan Hati Prabowo

Kenaikan gaji PNS 2025 tak dibahas Presiden Jokowi saat Sidang Paripurna DPR RI pada 16 Agustus 2024. Hasil akhir di tangan pemerintah Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan
Anies Ditagih Utang TKD PNS oleh Mahasiswi UI, Pemprov DKI: Seluruhnya Sudah Dibayarkan

Seluruhnya sudah dibayarkan oleh Pemprov DKI Jakarta kepada PNS DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini
Mahasiswa Tanya soal Pemotongan Gaji PNS DKI saat Pandemi Belum Dikembalikan, Anies Baswedan Bilang Begini

Uang potongan tersebut tidak diberikan pada pemerintah, tetapi untuk membantu warga yang tidak punya pendapatan karena pandemi.

Baca Selengkapnya
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra
Anggaran Pembangunan IKN Turun Drastis di Era Prabowo, Begini Kata Gerindra

Anggaran pembangunan IKN yang dialokasikan pada APBN 2025 hanya sebesar Rp143,2 miliar. Turun drastis dari APBN 2024.

Baca Selengkapnya
Tunjangan Kinerja PNS Naik 20 Persen di 2024, Tinggal Tunggu Restu Jokowi
Tunjangan Kinerja PNS Naik 20 Persen di 2024, Tinggal Tunggu Restu Jokowi

Akan adanya kenaikan tunjangan kinerja atau tukin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen

Baca Selengkapnya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya
Muhadjir Nilai Tak Ada Urgensi Ubah Permendikbud Terkait UKT: Pimpinan PTN Harus Jadi Pencari Biaya

Muhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13
Ternyata, Ini Alasan Perangkat Desa dan Honorer Tak Terima THR Serta Gaji ke-13

Pemberian tunjangan kinerja bagi ASN daerah mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Selengkapnya
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan
Penghapusan Tenaga Honorer Dibatalkan

Dalam aturan tersebut, tidak ada disebutkan bahwa tenaga honorer ini akan diangkat menjadi PPPK atau ASN.

Baca Selengkapnya