DKI Menolak Pengelolaan Sampah Jakarta Dibandingkan dengan Surabaya
Merdeka.com - DPRD DKI Jakarta menilai anggaran pengelolaan sampah di DKI cukup besar namun belum mampu mengurus sampah seperti Surabaya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih angkat bicara mengenai perbandingan itu. Menurutnya, perbandingan dengan Surabaya kurang tepat.
"Kurang tepat juga karena memang tidak Apple to Apple dengan Surabaya.DKI kan provinsi, Surabaya kota," kata Andono di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (1/8).
-
Kenapa sampah di Jogja susah diberesin? 'Sampah di Yogyakarta ini rasane ora kelar-kelar, ora uwis-uwis (rasanya enggak pernah selesai, enggak ada habisnya). Pertanyaannya, kepiye kok ngene? Gitu kan? Terus muncul timbunan sampah di 14 depo yang ada di kota,' kata Takim, kepada Merdeka.com, Minggu (8/9).
-
Apa saja sampah yang sulit dikelola? Belum lagi, pengelolaan di depo juga masih tercampur sebelum diangkut oleh truk sampah.Saat ada warga yang hendak membuang sampah organik justru ditolak, lantaran terlalu basah. Ini karena ada depo-depo yang ada sempat menerapkan sistem RDF (Refuse Derived Fuel), yakni sampah yang dikeringkan.
-
Mengapa Wali Kota Tarakan menekankan pengelolaan sampah? Dalam arahannya, Wali Kota menyampaikan beberapa poin penting terkait pengelolaan sampah demi kenyamanan dan keindahan kota Tarakan melalui program TPS3R.
-
Kenapa sampah di Kota Jogja dibiarkan menumpuk? Viral Tumpukan Sampah Sepanjang 50 Meter di Kota Baru Jogja, Begini Kondisinya Sekarang Penanganan sampah yang lambat dari pihak terkait mendapat kritikan dari warganet.
-
Kapan DKI Jakarta menyaring sampah kiriman? Pada hujan yang terjadi awal bulan November, DKI Jakarta menyaring lebih dari 70 ton sampah kiriman di Kali Ciliwung.
-
Dimana sampah di Kota Jogja menumpuk? Dalam sebuah video viral yang diunggah akun Instagram @merapi_uncover, tampak tumpukan sampah pada salah satu sudut jalanan Kota Yogyakarta.
Selain luas daerah, Andono mengatakan jumlah penduduk dan kegiatan ekonomis di Jakarta jauh lebih besar dari kota pahlawan itu.
"Kedua, jumlah penduduk kita jauh lebih banyak belum lagi GDP perputaran ekonomi mungkin jauh lebih besar. Hingga hasil sampah lebih tinggi. Sehingga sampah tentu lebih banyak dan biaya lebih besar," ucapnya
Andono juga mengklarifikasi biaya pengelolaan sampah di Jakarta yang disebut mencapai Rp 3,7 triliun. Ia menegaskan anggaran itu untuk satu dinas LH.
"Sebenarnya anggaran itu anggaran seluruh satu dinas LH yang komponennya macem-macem. Termasuk pengadaan lahan, kan pengadaan lahan misal buat ITF, lahan di Jakarta mana ada murah. Terus kita dinas LH, kalau di Surabaya kan namanya dinas kebersihan dan RTH. Jadi kebersihan doang. Kalau dinas LH apa aja tuh? Ada polusi dll itu semua dinas LH," jelasnya
Bagi Andono, perbandingan anggaran antara Kota Surabaya justru lebih tepat bila dengan salah satu suku dinas (Sudin) Lingkungan Hidup di Jakarta
"Kalau kita ngomong kayak Surabaya punya mustinya kita ngomong, lihatnya sama satu Sudin. Kalau kita kan dinas LH bukan kebersihan saja," tandasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat
Sumber: Liputan6.com
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Reklamasi pulau sampah di pesisir Jakarta Utara saat ini belum menjadi hal keharusan
Baca SelengkapnyaHeru Budi Ingin DLH DKI Tiru Singapura, Sampah Jakarta Bisa Dikelola di Laut atau Teluk
Baca SelengkapnyaPKS menggelar Kick Off Kampanye Nasional 2024 dengan meluncurkan program kampanye gagasan, salah satunya Jakarta tetap Ibu Kota Negara.
Baca SelengkapnyaPKS menilai aturan kekhususan Jakarta harus diatur tidak berbeda dengan kekhususan daerah lain seperti Papua maupun Aceh.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem tetap mendorong adanya pemilihan umum kepala daerah di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPerlu ada pemerataan penduduk agar tidak jawa sentris dengan cara pindah ibu kota.
Baca SelengkapnyaProyek ITF sendiri merupakan rencana pembuatan fasilitas pengolahan sampah menjadi tenaga listrik alias ITF yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Heru.
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaSeluruh pimpinan Fraksi dan Komisi di DPRD DKI Jakarta mayoritas tidak menyetujui permohonan pinjaman daerah itu.
Baca SelengkapnyaUsul ini mencuat guna menyiasati keterbatasan lahan milik untuk pembuangan dan pengolahan sampah.
Baca SelengkapnyaMenurutnya dampak sampah plastik sangat besar bagi lingkungan dan terasa sekali di Jakarta.
Baca Selengkapnya