DPRD DKI Desak PDIP dan Demokrat Setor Nama Pimpinan Sebelum 4 Oktober
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta sementara, M Syarif mendesak dua fraksi yakni PDI Perjuangan dan Demokrat yang meminta perpanjangan tenggat waktu penyerahan nama calon pimpinan DPRD agar menyerahkan nama sebelum 4 Oktober.
"Kita minta banget sebelum tanggal 4 Oktober lah," kata Syarif saat dikonfirmasi, Minggu (29/9/2019).
Desakan itu akan disampaikan anggota DPRD DKI pada rapat pimpinan yang akan digelar pada Senin (30/9/2019) besok.
-
Kapan pelipatan surat suara DPRD DKI dimulai? KPU Jakarta Utara mulai melakukan proses pelipatan suarat suara DPRD Provinsi Jakarta yang melibatkan puluhan pekerja dari kalangan warga sekitar. KPU setempat mulai melakukan proses penyortiran dan pelipatan surat suara secara bertahap.
-
Pemilu 2019 kapan dilaksanakan? Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019.
-
Kapan pemilu di Indonesia? Di Indonesia, tahun 2024 adalah tahun politik.
-
Kapan pelantikan anggota DPRD Jateng? Ayah dan anak secara bersamaan menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah periode 2024-2029 terpilih yang dilantik pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jateng, Semarang, Selasa.
-
Kapan Pemilu Indonesia? Indonesia sebentar lagi akan menggelar pemilu pada 14 Februari mendatang.
-
Kapan pemilu susulan di Demak? Pada Sabtu (24/2) kemarin, pemilu susulan digelar di lokasi terdampak banjir besar Demak.
"Senin akan kita sampaikan dalam rapat pimpinan, jam 13.00," ucapnya.
Diketahui, hingga saat ini terdapat dua fraksi itu yang belum mengirimkan nama pemimpin. Sementara Fraksi Gerindra, PAN dan PKS telah mengajukan nama calon wakil ketua DPRD.
Syarif menyebut, seharusnya sebulan sesudah dikukuhkan sebagai anggota dewan, lima fraksi dengan suara terbanyak harusnya menyerahkan nama calon pimpinan. Bila dihitung sebulan dari pengukuhan itu jatuh pada Kamis, 26 September 2019.
Sebelumnya, anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menyatakan DPP PDI Perjuangan belum menyerahkan nama calon Ketua DPRD DKI. Saat ini, pimpinan DPRD DKI Jakarta yaitu ketua dan para wakil ketua dijabat oleh pimpinan sementara.
Gembong menyebut pelantikan pimpinan DPRD dilakukan sebulan setelah pelantikan anggota yang sudah dilaksanakan pada 26 Agustus 2019.
"Belum melampaui batas, sesuai ketentuan, kan ketentuan 1 bulan. Artinya ketentuannya 1 bulan setelah pelantikan masih ada waktulah enggak usah buru-buru masih ada waktu, sabar," kata Gembong di gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/9/2019).
Selain PDI Perjuangan, Fraksi Demokrat pun juga belum mengajukan salah satu nama untuk ditunjuk sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.
Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon menyatakan saat ini penunjukan nama untuk pimpinan DPRD DKI merupakan kebijakan dari DPP Partai Demokrat.
Untuk Fraksi PKS sudah mengajukan nama calon Wakil Ketua DPRD DKI yakni Abdurrahman Suhaimi. Sedangkan Fraksi Gerindra tetap mengusulkan M. Taufik dan Partai PAN telah memilih Zita Anjani sebagai Wakil Ketua DPRD DKI.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat itu diskors usai banyak fraksi partai politik belum menyiapkan nama usulan Pj Gubernur pengganti Heru Budi.
Baca SelengkapnyaSebanyak total 106 anggota Dewan Perwakilan Perwakilan Rakyat (DPRD) DKI Jakarta terpilih periode 2024-2029 bakal dilantik besok
Baca SelengkapnyaPKS DPRD DKI Jakarta memperoleh total 18 kursi. Sedangkan PDIP DPRD DKI Jakarta memperoleh sebanyak 15 kursi.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengatakan partai-partai politik dapat mengusulkan nama Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta secara tertulis
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaDPR memutuskan Puan Maharani dari Fraksi PDI Perjuangan menjabat ketua DPR periode 2024-2029.
Baca SelengkapnyaDia mengingatkan batas akhir penyerahan laporan LHKPN bagi calon anggota DPRD terpilih pada minggu kedua.
Baca SelengkapnyaLima partai politik yang telah memenuhi syarat 100 persen.
Baca SelengkapnyaWacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Awalnya Pilkada dijadwalkan digelar November 2024. Namun, ada usulan agar dimajukan menjadi September.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaDalam RUU diatur gubernur akan dipilih oleh Presiden.
Baca SelengkapnyaDari 370-an orang calon kepala daerah yang menerima rekomendasi, 200 di antaranya sudah ikut pelatihan sekitar 200 kepala daerah.
Baca Selengkapnya