Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

DPRD DKI Pertanyakan Kepastian Pemerintah Soal Pembukaan Sekolah

DPRD DKI Pertanyakan Kepastian Pemerintah Soal Pembukaan Sekolah Anggota Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta Zita Anjani. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tegas mengenai pembukaan sekolah. Zita menyatakan menolak penutupan sekolah yang terlalu lama.

"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat. Tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunianya. Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung bahkan menjauhkannya," kata Zita lewat keterangannya, Senin (1/6).

Putri Ketum PAN ini menilai, pemerintah pusat dan daerah tidak punya rencana yang jelas. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ketenangan.

"Situasi tidak pasti. Yang dibutuhkan warga, kejelasan. Kalau sudah turun dari seribu ke enam ratus per hari, mall kita buka. Kalau udah turun dari enam ratus ke tiga ratus, sekolah kita buka. Kalau naik lagi, sekolah kita tutup lagi. Jadi, kita punya harapan dan ukuran. Tidak seperti sekarang, digantung," tuturnya.

"Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana. Menteri ini dan menteri itu simpang siur. Wacana desember itu bentuk pesimisme orang sama pemerintah. Jangan hanya ekonomi-ekonomi terus," tambahnya.

Zita mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyiapkan kurikulum belajar online. Selain itu, dia menilai prosedur penyelenggaraan pendidikan new normal masih belum disampaikan.

"Infrastrukturnya perlu, misalnya wastafel yang jumlahnya memadai. Random test per dua minggu. No adult school selain guru, jadi contact tracing makin jelas. Bikin kurikulum online juga yang bisa jadi panduan. Kalau mau diskusi siapa saja ayuk, saya bisa jelaskan dari A sampai Z. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan, Desember juga masih berisiko," tutur Zita.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan
DPR Minta Pemerintah Batasi Ketat soal Putusan MK Bolehkan Kampanye di Lembaga Pendidikan

Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.

Baca Selengkapnya
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?
Kaji Rencana Sekolah Gratis, Pemprov DKI Bakal Hapus KJP?

Plt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan

Baca Selengkapnya
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?
85 Pelajar Ikut Demo Kawal Putusan MK di DPR, Terancam KJP Dicabut?

Disdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.

Baca Selengkapnya
Suara Keras Anggota DPR Anita Jacoba: Dulu Gebrak Meja Amuk Nadiem, Kini Minta Setop Naturalisasi
Suara Keras Anggota DPR Anita Jacoba: Dulu Gebrak Meja Amuk Nadiem, Kini Minta Setop Naturalisasi

Pernyataan Anita Jacoba Gah justru dianggap meresahkan oleh pecinta sepakbola. Bahkan mereka akan melaporkannya ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca Selengkapnya
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah
Kebijakan Pembersihan Guru Honoror Ganggu Sistem Pembelajaran di Sekolah

Dia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.

Baca Selengkapnya
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR
Mendagri Tito Sebut RUU DKJ Adalah Inisiatif DPR

Mendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.

Baca Selengkapnya
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!
Sosok Politikus Demokrat Omeli Nadiem dan Minta KPK Periksa Dana Kemendikbud!

Video politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.

Baca Selengkapnya
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar
Hamdan Zoelva: Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Kemunduran Demokrasi, Ini Masalah Besar

"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.

Baca Selengkapnya
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan
Kata Wali Murid soal Wacana Jokowi Hapus Sistem Zonasi Tahun Depan

Pemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.

Baca Selengkapnya
PTUN Bandung Tolak Gugatan untuk Wali Kota Depok, Begini Reaksi Kecewa Orang Tua Murid SDN Pocin 1
PTUN Bandung Tolak Gugatan untuk Wali Kota Depok, Begini Reaksi Kecewa Orang Tua Murid SDN Pocin 1

Orang tua murid SDN Pocin 1 merasa kecewa dengan putusan PTUN Bandung yang menolak gugatan mereka.

Baca Selengkapnya
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden
Mendagri soal RUU DKJ: Pemerintah Tidak Setuju Gubernur Ditunjuk Presiden

Mendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.

Baca Selengkapnya