DPRD DKI Pertanyakan Kepastian Pemerintah Soal Pembukaan Sekolah
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Zita Anjani, mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak tegas mengenai pembukaan sekolah. Zita menyatakan menolak penutupan sekolah yang terlalu lama.
"Anak-anak sudah stres. Perkembangan emosional dan sosialnya terganggu. Saya pendidik, ikatan batin saya dengan anak-anak rasanya sangat kuat. Tidak tahan rasanya lihat mereka tercabut dari dunianya. Negara harus menyiapkan dunia yang aman buat anak-anak, bukan menggantung bahkan menjauhkannya," kata Zita lewat keterangannya, Senin (1/6).
Putri Ketum PAN ini menilai, pemerintah pusat dan daerah tidak punya rencana yang jelas. Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab memberikan ketenangan.
-
Kenapa sekolah di lockdown? Menanggapi situasi ini, pihak sekolah segera mengambil langkah tegas dengan menerapkan lockdown selama 14 hari.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI terhadap para pelajar? Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar apel pengarahan kepada ratusan pelajar terindikasi hendak tawuran di Balai Kota DKI Jakarta.
-
Kenapa anak sekolah menolak sekolah? Menolak bersekolah dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kecemasan, kelelahan, hingga masalah sosial atau emosional seperti bullying.
-
Siapa yang mengkritik pernyataan Kartika Putri? Pernyataan kontroversialnya tentang mengaji menyebabkan dia menjadi sasaran cibiran netizen.
-
Apa solusi yang ditawarkan Dinas Pendidikan Palembang? Ansori mengaku akan mempertimbangkan usulan pembagian siswa dari sekolah dengan pendaftar berlebih. Tujuannya untuk mengisi banyaknya bangku kosong di sekolah itu.
-
Kenapa Ganjar melarang pungli di sekolah? Ganjar berulang kali menegaskan agar tidak menarik iuran dalam bentuk apapun kepada siswa atau wali siswa. Bahkan sudah ada aturan tegas yang mengatur tentang hal itu.
"Situasi tidak pasti. Yang dibutuhkan warga, kejelasan. Kalau sudah turun dari seribu ke enam ratus per hari, mall kita buka. Kalau udah turun dari enam ratus ke tiga ratus, sekolah kita buka. Kalau naik lagi, sekolah kita tutup lagi. Jadi, kita punya harapan dan ukuran. Tidak seperti sekarang, digantung," tuturnya.
"Pemerintah tidak punya rencana jelas, jadi macam-macam orang datang bawa rencana. Menteri ini dan menteri itu simpang siur. Wacana desember itu bentuk pesimisme orang sama pemerintah. Jangan hanya ekonomi-ekonomi terus," tambahnya.
Zita mempertanyakan kesiapan kementerian dalam menyiapkan kurikulum belajar online. Selain itu, dia menilai prosedur penyelenggaraan pendidikan new normal masih belum disampaikan.
"Infrastrukturnya perlu, misalnya wastafel yang jumlahnya memadai. Random test per dua minggu. No adult school selain guru, jadi contact tracing makin jelas. Bikin kurikulum online juga yang bisa jadi panduan. Kalau mau diskusi siapa saja ayuk, saya bisa jelaskan dari A sampai Z. Kalau ini siap, besok juga bisa buka sekolah. Kalau tidak disiapkan, Desember juga masih berisiko," tutur Zita.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dibolehkannya kampanye di lembaga pendidikan, dikhawatirkan bisa mengganggu kondusivitas kegiatan pendidikan.
Baca SelengkapnyaPlt Kadisdik DKI Purwosusilo mengaku bakal akan konsekuensi jika rencana sekolah gratis diterapkan
Baca SelengkapnyaDisdik DKI Jakarta sejauh ini pihaknya belum menentukan sanksi bagi para pelajar yang ikut demo.
Baca SelengkapnyaPernyataan Anita Jacoba Gah justru dianggap meresahkan oleh pecinta sepakbola. Bahkan mereka akan melaporkannya ke Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat.
Baca SelengkapnyaMendagri belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ.
Baca SelengkapnyaVideo politikus Demokrat menghardik Mendikbud itu terungkap dalam Rapat Komisi X DPR RI bareng Kemendikbudristek.
Baca Selengkapnya"Ini benar-benar memberikan kesimpulan yang sangat kuat, bahwa demokrasi mundur dan ini tidak boleh terjadi," kata Hamdan Zoelva.
Baca SelengkapnyaTerdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPemerintah Jokowi mempertimbangkan ulang keinginanya untuk menghapus sistem zonasi pada PPDB.
Baca SelengkapnyaOrang tua murid SDN Pocin 1 merasa kecewa dengan putusan PTUN Bandung yang menolak gugatan mereka.
Baca SelengkapnyaMendagri Tito mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari DPR maupun draf RUU DKJ itu.
Baca Selengkapnya