Fitra Desak Anies Baswedan Buka Pembelian Lahan Makam
Merdeka.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk membuka lahan pemakaman yang telah dibeli menggunakan APBD 2020. Pengadaan lahan makam tersebut ternyata sempat dipertanyakan oleh DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan APBD Perubahan.
Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Badiul Hadi mengatakan, anggaran pembelian lahan tersebut sudah dipertanyakan saat pembahasan anggaran. Kala itu, Dinas Pertamanan dan Hutan Kota serta Dinas Bina Marga mengajukan anggaran sekitar Rp 720 miliar.
"Rinciannya anggaran pengadaan tanah Dinas Pertamanan dan Hutan Rp 374,06 miliar dan Dinas Bina Marga Rp 346,48 miliar," katanya di Jakarta, Sabtu (23/1).
Sebelumnya, PSI mengungkapkan sekitar Rp 185 miliar dalam APBD DKI Jakarta 2020 digunakan untuk pembelian lahan makam. Untuk itu, Fitra mendesak, Pemprov DKI Jakarta terbuka mengenai pembelian lahan tersebut.
"Pemda DKI harus membuka informasi kapan transaksi dilakukan, dimana tanah yang dibeli dan digunakan untuk apa. Jika tidak salah awalnya pengadaan lahan di APBD perubahan untuk RTH-hutan, kalau kemudian dialihkan ke pengadaan untuk makam, musti disampaikan juga kepada masyarakat," tegasnya.
Dengan ini, Badiul menilai, maka Pemprov DKI Jakarta tidak bisa memiliki alasan lagi mengenai penyediaan makam untuk pasien Covid-19.
"Tidak ada alasan lagi bagi Pemda untuk mengatakan tidak ada lahan lagi, kalau sudah dibayar sebagian setidaknya sudah bisa digunakan," tutupnya.
Untuk diketahui, fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mendesak Gubernur DKI Anies Baswedan membuka lahan pemakaman yang telah dibeli. Berdasarkan alokasi APBD perubahan 2020 Pemerintah Provinsi DKI mengalokasikan anggaran Rp219 miliar untuk pengadaan tanah ruang terbuka hijau makam.
Pemprov DKI beralasan, pengadaan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan lahan makam Covid-19 di tengah krisis lahan makam.
“Saya dapat info bahwa Pemprov DKI sudah membayar sekitar Rp185 miliar untuk pengadaan tanah RTH makam. Kalau tanah untuk makam tersebut sudah dibayar, maka seharusnya segera digunakan untuk masyarakat. Tapi, realitanya hingga saat ini malah terjadi krisis pemakaman Covid-19,” kata Justin Untayana, anggota Komisi D DPRD, Kamis (21/1).
Selain itu, Justin juga menyayangkan Pemprov DKI tidak transparan mengenai lokasi lahan makam telah dibeli. Ia mengaku, hingga saat ini tidak tahu di mana lahan yang telah dibeli. Tidak adanya keterbukaan menurutnya justru terkesan rahasia.
Pemprov DKI sedang mengalami krisis lahan makam Covid-19 akibat penuhnya TPU Tegal Alur dan TPU Pondok Rangon. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menegaskan bahwa TPU Rorotan saat ini belum bisa digunakan untuk memakamkan jenazah Covid-19. Sementara itu, pengelola TPU Srengseng Sawah Kepala Satuan Pelaksana Zona 15, Sutandyo, memperkirakan mulai besok siang TPU Srengseng Sawah tidak bisa lagi menerima jenazah Covid-19 untuk dimakamkan.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kesejahteraan TNI Diungkit dalam Debat Ketiga Capres, Berapa Gaji Anggota TNI Tahun Ini?
Anies Baswedan menyebut banyak prajurit TNI belum punya rumah, tapi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto menguasai lahan 34.000 ha.
Baca SelengkapnyaAnisa Bahar Gagal Jadi Anggota Dewan, Mengaku Habiskan 5 Miliar dari Penjualan 2 Mobil Mewah
Anisa mengaku, sudah menghabiskan uang pribadinya sebesar Rp 5 miliar yang digunakan untuk dana kampanye selama ini.
Baca SelengkapnyaAnies Tuding Miliki Lahan 340 Ribu Hektare, Prabowo: Salah, Mendekati 500 Hektare
Prabowo menegaskan tanah itu tak perlu didebatkan. Karena kepemilikan tanah itu merupakan sistem pinjam pakai dengan negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ini Harapan Anies Baswedan Terhadap Pelaku Pengancaman Pembunuhan Dirinya
Peristiwa ini mengajarkan semua pihak agar lebih bijak dalam menyampaikan pendapat.
Baca SelengkapnyaAnies Kampanye di Samarinda, Singgung Soal Tanah
Anies diketahui sempat menyindir kepemilikan tanah Prabowo Subianto dalam debat capres pada Minggu (7/1) lalu.
Baca SelengkapnyaJanji Anies Bangkitkan Pariwisata di Sungai Musi Jika Menang Pilpres Usai Dicurhati Penarik Getek
Anies mengatakan hal itu bisa dilakukan jika memiliki kewenangan yang bisa diraih ketika menjadi Presiden Indonesia.
Baca SelengkapnyaAnies Bicara Kecurangan Pemilu di Sidang MK: Titik Klimaks yang Menggerogoti Fondasi Demokrasi
Anies meminta Hakim MK untuk mengoreksi dugaan kecurangan selama Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaJangan Sampai Salah Hitung, Ini Biaya Perlu Diperhitungkan saat Mudik dengan Kendaraan Pribadi
Kendaraan pribadi cukup banyak memakan biaya baik sebelum maupun saat melakukan perjalanan mudik Lebaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca Selengkapnya