Ingin KJP Plus tepat sasaran, Anies libatkan RT/RW bantu awasi
Merdeka.com - Anggaran program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus sebesar Rp 4,1 triliun telah masuk dalam revisi Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2018. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan menggandeng pengurus RT dan RW untuk membantu mengawasi program KJP Plus. Anies menjelaskan RT dan RW akan dilibatkan untuk memeriksa data masyarakat yang layak menerima KJP Plus.
"Preview penerima KJP bukan saja berdasarkan data sekolah nanti kita akan mendayagunakan jaringan RT RW untuk ikut mereview data," kata Anies di Balai kota, Jalan Medan Merdeka, Jakarta, Minggu (5/11).
Setelah pendataan ulang di RT dan RW selesai, baru uang 1KJP Plus bisa disalurkan. Hal tersebut dilakukan agar memastikan program KJP Plus tepat sasaran.
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Kenapa Kementerian ATR/BPN meminta Pemda aktif? “Oleh sebab itu, kami mohon bantuan dari Pemda untuk memberikan dokumen-dokumen...
-
Apa saja yang diverifikasi untuk penerima KJP Plus? Budi mengatakan, distribusi pada tahap pertama tahun 2024 terlambat, karena Pemerintah perlu melakukan pemadanan dan verifikasi ulang. Seperti domisili penerima harus di DKI Jakarta, tidak memiliki kendaraan roda empat serta aset properti di atas Rp1 miliar.
-
Siapa saja yang berhak menerima KJP Plus? KJP Plus diberikan pada khusus warga DKI Jakarta dalam rangka memberikan akses wajib belajar 12 tahun kepada peserta didik usia sekolah 6 - 21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas verifikasi data KJMU di Jakarta? 'Temuan sementara berdasarkan pemadanan data kami sebanyak 624 orang perlu dicek kembali. Kami berupaya menyediakan basis data kependudukan yang akurat agar program-program Pemprov DKI Jakarta juga bisa tepat sasaran,' kata Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (13/3).
-
Bagaimana proses verifikasi SKCK Anies Baswedan? 'Proses verifikasi itu singkat tapi karena proses penandatanganan maka diperkirakan selesai besok jadi 24 jam selesai ditandatangani Kabaintelkam. Jadi saya menunggu besok insya allah selesai,' kata Anies.
"Memastikan bahwa penerima KJP adalah benar target yang membutuhkan, ittu yang paling penting," terangnya.
Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menuturkan pihaknya telah mengajukan anggaran KJP Plus sebesar Rp 4.1 triliun. Namun dia belum menjelaskan detil penggunaan anggaran KJP Plus tersebut.
Sementara Anies mengaku ingin anggaran yang besar untuk program KJP Plus agar sesuai janji kampanyenya. Anggaran KJP Plus naik dua kali lipat dari program KJP di masa kepemimpinan Basuki T Purnama (Ahok) sebesar Rp 2,44 triliun.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suswono menilai dalam beberapa tahun terakhir, data penerima KJP dinilai belum akurat.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaSetidaknya terdapat 130.101 data calon penerima KJP Plus yang diverifikasi ulang pada tahap I gelombang kedua ini.
Baca SelengkapnyaDuit tersebut berasal dari program Peningkatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (PROPE)
Baca SelengkapnyaRieke pun berharap dengan program big data yang diusung pasangan capres - cawapres, Ganjar dan Mahfud MD bisa membuat penyaluran bansos bisa tepat sasaran.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaJuru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca SelengkapnyaCawagub nomor urut 1 Suswono mengatakan pasangan RIDO akan menerbitkan kartu KAMU, singkatan dari Jakarta Maju.
Baca SelengkapnyaChico Hakim mengungkapkan cara mendekati anak abah bukan hanya menpel kepada Anies.
Baca SelengkapnyaAnies juga akan melaukan koreksi serta evaluasi terhadap program pemerintah sebelumnya.
Baca SelengkapnyaPramono juga ingin memasang CCTV di seluruh sudut Jakarta.
Baca SelengkapnyaBPJS Kesehatan resmi meluncurkan program Petakan, Sisir, Advokasi dan Registrasi (PESIAR).
Baca Selengkapnya