Ini respons Plt Gubernur DKI ditanya tak ungkap anggaran operasional

Merdeka.com - Semenjak jadi Plt Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono alias Soni tak mengungkap besaran gaji atau dana operasional yang diperolehnya saat menggantikan Basuki T Purnama (Ahok). Soni justru meminta agar soal anggaran itu dilihat langsung ke situs Pemprov DKI Jakarta.

"Silakan lihat di website," kata Soni saat menghadiri Rakornas PAN di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (14/12).

Sayang, saat dicek ke situs resmi Pemprov DKI, tak ada artikel ataupun informasi mengenai anggaran operasional Plt gubernur DKI.

Soni juga tak mau membahas soal anggarannya. Dia memilih menyerahkan pertanyaan itu kepada Sekda DKI Jakarta Saefullah. Menurut dia, sampai saat ini dirinya tak tahu digaji berapa selama menjadi Plt gubernur DKI Jakarta.

"Kalau ingin tahu anggaran saya berapa, tanya ke Sekda saja, karena sampai sekarang saya saja engga tahu dana operasional saya berapa," terang Soni.

Saat ditanya lagi soal transparansi, Soni menolak menjawab. Dia berlalu begitu saja memasuki arena Rakornas PAN.

Di kesempatan berbeda, Soni mengaku lupa berapa nominal dana operasionalnya itu. Soni mengatakan, dana operasionalnya digunakan untuk kampanye 'kita semua bersaudara'. Lagi-lagi, dia tak mau menyebutkan jumlah angkanya.

"Seluruhnya untuk operasioal dan SKPD yang tidak ada anggarannya, contohnya seperti kampanye 'Kita Semua Bersaudara', itu kan enggak ada anggarannya. Nah itu bisa dari dana operasional ini," kata Soni di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (14/12).

Kampanye 'Kita Semua Bersaudara' ini memang dipelopori oleh Sumarsono dengan tujuan kampanye damai. Semua gedung pemerintahan dan beberapa tempat umum dipasangi spanduk kampanye damai tersebut.

Selain untuk kampanye 'Kita Semua Bersaudara', Soni juga menggunakan dana operasionalnya untuk meneruskan apa yang dilakukan Ahok, misalnya untuk menggaji penjaga pintu air. "Jadi semua pasukan Pak Ahok dibayar apa adanya. Untuk penjaga pintu air kita berikan," ujarnya.

Berbeda dengan Soni, Ahok mengungkap anggaran operasionalnya selama menjadi orang nomor satu di DKI Jakarta. Ahok menyatakan, dia mendapat uang operasional sekitar Rp 30 miliar setiap tahun.

Dia mengatakan, jumlah tersebut setara dengan 0,01 persen dari total pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta.

Menurut Ahok, adanya jatah 0,01 persen PAD untuk uang operasional kepala daerah sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.