Ini yang dibahas Sumarsono bersama SKPD di atas kereta wisata

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono membawa seluruh kepala Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov DKI Jakarta untuk menggelar rapat di atas kereta wisata rute Jakarta-Yogyakarta.

Sumarsono menyebut rapat tersebut membahas berbagai isu krusial yang ada di Ibu Kota. Isu tersebut dibagi menjadi empat bidang asisten. Masing-masing asisten memaparkan tiga isu, sehingga jumlah seluruh isu yang dibahas sebanyak 12 isu.

"12 Isu, tapi beberapa di antaranya untuk bidang pemerintahan, kita akan melakukan penataan ulang, terutama manajemen RT RW lah di tingkat masyarakat ada beberapa hal yang harus kita perbaiki," kata Sumarsono, di Yogyakarta, Sabtu (14/1).

Selain bidang pemerintahan, yang dibahas adalah bidang perekonomian, kesejahteraan rakyat (kesra) dan pembangunan. Dalam rapat tersebut juga dibahas rencana DKI untuk meminta Kemendagri mengkhususkan DKI seperti Aceh.

"Kemudian juga meminta kementerian dalam negeri untuk memfasilitasi revisi UU 29 tahun 2007 yang paling penting yaitu tentang kekhususan daerah khusus ibukota Jakarta. Kalau sudah sepakat kita lakukan CSL, CSL untuk mendrafkan proses revisi tersebut," ujar Sumarsono.

Sementara itu, Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah juga menjelaskan bahwa pembahasan rapat adalah tentang hal-hal penting yang tengah dihadapi Jakarta.

"Poin-poin pentingnya saja. Ada empat asisten yang menyampaikan paparan, langsung komentar para deputi, Pak Plt Gubernur dan juga saya," kata Saefullah.

Di bidang Kesra isu yang ditonjolkan adalah tentang penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan boarding school di Jakarta Islamic Centre (JIC).

Lalu Bidang Perekonomian, memaparkan fokus membicarakan mengenai kendala yang selama ini selalu menghambat pembebasan lahan yang bertujuan untuk kepentingan umum. Seperti pembebasan lahan untuk pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) serta lainnya.

"Kami untung sekali punya kepres bahwa kalau ada kesulitan dalam pembebasan tanah, maka jalan terakhir adalah konsinyasi. Kalau ada sulit-sulit ada sengketa, ada ketidakjelasan kepemilikan atau tidak cocok harga, maka ini kami konsinyasi," ujar Saefullah sambil menunjukkan coret-coretan hasil rapat semalam.

Kemudian bidang lingkungan hidup, mengajukan persoalan seperti percepatan pembuatan peraturan gubernur (pergub) mengenai perhimpunan penghuni rumah susun (PPRSS) juga mengenai penataan ruang.

"Saat ini masih ada hampir 13 ribu izin yang masih tertahan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Kami berharap evaluasi di 2017 betul-betul tuntas, keberpihakan kepada masyarakat. Kalau memang dulu peruntukannya sudah kuning untuk perumahan, jangan dijauhkan. Kalau yang industri, kasih industri, supaya dia bisa usaha," paparnya.

"Yang paling menonjol adalah mengenai manajemen syahbandar. Karena kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Ke depan akan dibuat rencana induk pelabuhan. Sehingga nanti untuk transportasi ke Kepulauan Seribu tidak menumpuk di Muara Baru saja. Mulai dari ujung barat Jakarta, Muara Baru, kemudian Tanjung Pasir, Ancol, PLTGU dan di Marunda juga harus ada. Jadi seluruh muara di Jakarta akan ada pelabuhan," pungkasnya. (mdk/dan)