Kejagung Sarankan Pemprov DKI Lelang Ulang ERP

Merdeka.com - Kejaksaan Agung telah mengeluarkan pendapat hukum terkait lelang proyek jalan berbayar elektronik atau electronic road pricing (ERP) kepada Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Mukri menyatakan hasil pendapat hukum itu merekomendasikan agar Pemprov DKI mengulang proses lelang ERP. Akan tetapi, dia tidak dapat menjelaskan alasan dari hasil pendapat yang dikeluarkan pada Juli 2019 lalu.

"Ada hal prinsip yang memang harus diulang, menjadi alasan. Intinya, ada hal-hal yang sangat prinsip terkait dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," katanya saat dihubungi, Rabu (14/8).

Dia mengungkapkan, hasil pendapat tersebut bersifat tidak wajib. Sehingga keputusan diserahkan kepada pihak Pemprov DKI.

"Kita sudah berpendapat seperti itu. Namun, keputusan silakan kepada Pemprov," jelasnya.

Sebelumnya, Pemprov DKI memastikan penerapan teknologi jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) akan segera dilakukan. Uji coba terbatas akan dilaksanakan 14 November 2018 di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat dengan melibatkan 205 kendaraan.

"Rencananya mulai 14 November kita akan melaksanakan uji teknis dalam bentuk PoC (proof of concept)," kata Plt Kepala Dishub DKI Sigit Widjatmoko di Balai Kota Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Sigit menuturkan uji coba dilakukan untuk mengetahui kemampuan teknologi dari penyedia ERP. Saat ini sudah ada tiga perusahaan yang akan diseleksi menjadi penyedia teknologi ERP berupa OBU (on board unit).

"Ada yang dipasangi OBU (on board unit), 205 kendaraan ada roda dua, roda empat, bus, truk," kata Sigit.

Sigit menuturkan uji coba yang akan berlangsung selama 20 hari dan belum diberlakukan penegakan hukum bila ada yang melanggar. "Yang tidak kita lakukan adalah law enforcement," ujar Sigit.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com