Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Kemenhub Batalkan Larangan Operasional Bus AKAP Sampai Ada Kajian Dampak Ekonomi

Kemenhub Batalkan Larangan Operasional Bus AKAP Sampai Ada Kajian Dampak Ekonomi macet tol dalam kota. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perhubungan memutuskan menunda larangan layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta. Sebelumnya pembatasan lalu lintas bus tersebut sebagai langkah membatasi pergerakan masyarakat menekan sebaran virus corona.

"Atas arahan Plt Menteri Perhubungan (Luhut Pandjaitan) pelaksanaannya ditunda sampai didapat kajian dampak ekonomi seperti yang menjadi arahan Presiden dalam rapat terbatas," kata Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati saat dihubungi, Senin (30/3).

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo membenarkan adanya pelarangan layanan semua bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), Antar Jemput Antar Provinsi (AJAP) dan Pariwisata di Jakarta.

Orang lain juga bertanya?

Kata dia, keputusan tersebut berdasarkan rapat bersama dengan sejumlah pihak di Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan lainnya.

"Sepakati mulai hari ini pukul 18.00 WIB kita akan melakukan pelarangan operasional bus dari Jabodetabek," kata Syafrin di Balaikota, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2020).

Dia menyebut larangan tersebut guna menekan penyebaran virus Corona atau Covid-19 dari sejumlah wilayah. Sebab saat ini jumlah orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) semakin meningkat.

Dengan adanya larangan tersebut, Syafrin menyebut terminal untuk bus AKAP dan AJAP ditutup sementara, misalnya Terminal Kalideres, Jakarta Barat.

"Sore ini bersama Dirjen Hubda, Kepala BPTJ juga Dirlantas kita akan lakukan pengecekan di terminal Pulogebang," ucapnya.

Reporter: Ika Defianti

Sumber: Liputan6.com

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Sempat Ditolak, Kini Pemerintah Jadikan APBN Sebagai Jaminan Utang Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap meminta Kementerian BUMN untuk membuat skema pengawasan keuangan di tubuh PT KAI.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan merespons soal kenaikan pajak hiburan ini.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda
VIDEO: Turun Gunung, Luhut Perintahkan Kenaikan Pajak Hiburan Ditunda

Luhut menjelaskan penundaan kenaikan pajak dilakukan untuk mengevaluasi keputusan tersebut

Baca Selengkapnya
Catat, Angkutan Berat Diusulkan Dilarang Lewat Tol Dalkot saat KTT ASEAN pada 5-7 September
Catat, Angkutan Berat Diusulkan Dilarang Lewat Tol Dalkot saat KTT ASEAN pada 5-7 September

Dirlantas ingin pelarangan angkutan berat melintas di Tol Dalam Kota saat KTT ASEAN diawali dengan sosialisasi.

Baca Selengkapnya
Tarif Tol Naik Jelang Mudik, Menteri PUPR: Harusnya Naik Enam Bulan Lalu
Tarif Tol Naik Jelang Mudik, Menteri PUPR: Harusnya Naik Enam Bulan Lalu

Selain Tol Japek, Basuki juga menyebut ada banyak pengajuan penyesuaian tarif tol lain.

Baca Selengkapnya
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu
Jokowi Ditanya soal Wacana Tarif KRL Berbasis NIK: Saya Tidak Tahu, Belum Ada Rapat Mengenai Itu

Saat dikonfirmasi kembali apakah rencana tarif KRL berbasis NIK tersebut akan dirapatkan, Presiden juga mengaku belum mengetahui kondisi di lapangan.

Baca Selengkapnya
Bocoran Menteri Trenggono: Pembelian BBM Pertalite Dibatasi untuk Kendaraan Tertentu, Rencananya Diterapkan 1 September 2024
Bocoran Menteri Trenggono: Pembelian BBM Pertalite Dibatasi untuk Kendaraan Tertentu, Rencananya Diterapkan 1 September 2024

Pembelian BBM Subsidi tidak berubah untuk nelayan. Namun, dia mengamini adanya pembatasan konsumen Pertalite berdasarkan pada jenis kendaraan tertentu.

Baca Selengkapnya
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu
Tarif KRL Berbasis NIK Dikritik Publik, Jokowi: Saya Tidak Tahu

Jokowi menyebut belum ada rapat mengenai rencana penerapan tarif subsidi kereta rel listrik (KRL) Jabodetabek berbasis NIK.

Baca Selengkapnya
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat
Kemenhub Jawab Bos Garuda soal Evaluasi Tarif Batas Atas Tiket Pesawat

Direktur Utama PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) Irfan Setiaputra meminta Kemenhub meninjau ulang TBA tiket pesawat.

Baca Selengkapnya
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Prabowo-Gibran?
Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Prabowo-Gibran?

Studi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?

Baca Selengkapnya
Menhub Budi Larang Maskapai Naikkan Tarif Lewati Batas Atas di Musim Mudik
Menhub Budi Larang Maskapai Naikkan Tarif Lewati Batas Atas di Musim Mudik

Kemenhub telah mensosialisasikan aturan harga batas atas ke seluruh operator jasa angkutan umum.

Baca Selengkapnya
Mundur dari Target, LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023
Mundur dari Target, LRT Jabodebek Beroperasi 26 Agustus 2023

Jokowi menekankan pentingnya keamanan dan keselamatan masyarakat dalam pengoperasian moda transportasi massal, termasuk LRT.

Baca Selengkapnya