Khawatir diusir, penghuni rusun minta Anies lakukan pemutihan tunggakan

Merdeka.com - Puluhan penghuni rumah susun (rusun) mendatangi Balai Kota, Senin (4/12) untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Mereka menunggu Anies di depan Pendopo Balai Kota untuk menyampaikan permintaannya agar Gubernur melakukan pemutihan sewa rusun.

"Permintaan kami ke Pak Gubernur agar Pak Gubernur bisa memutihkan tunggakan yang selama ini ada di rusun, utamanya kepada warga miskin," jelas Ketua Umum Serikat Rakyat Miskin Indonesia, Wahidah Baharuddin Upa (50), Senin (4/12) sore.

Wahidah telah empat bulan ini mendampingi warga rusun terkait hal ini. Jika tak diputihkan, warga terancam akan diusir dari rusun. Puluhan warga ini tinggal di beberapa rusun seperti Marunda, Pinus Elok, Albo, Tipar, Tipar Cakung dan lainnya.

"Ada 10 rusun yang kami advokasi selama ini," ujarnya.

Warga rusun ini, kata Wahidah, tak bisa dipaksakan untuk melunasi tunggakan. Alasannya mereka adalah warga miskin yang tak punya kemampuan finansial. Jumlah tunggakan juga tak ada yang sedikit.

"Jumlah tunggakannya tak main-main. Ada yang Rp 3 juta kayak Oma Lia ada yang Rp 6 juta, ada yang bahkan Rp 29 juta dan Rp 39 juta. Jadi memang sangat tinggi tunggakannya," sebutnya.

"Artinya kemudian ketika itu dipaksakan untuk dilunasi maka akan memunculkan konflik sosial baru. Mereka yang tadinya tidak miskin bisa jadi miskin dengan pembayaran rusun yang dipaksakan," lanjutnya.

Wahidah menambahkan ada juga kesalahan sistem dalam pembayaran rusunawa dimana sepanjang September 2014 sampai September 2015 ada offline pembayaran baik manual dan online. Nilai sewa satu unit rusunawa bervariasi dimana ada warga yang menyewa Rp 125 ribu sampai Rp 160 ribu per bulan.

"Pada tahun-tahun pertama mereka menempati rusun itu ada sistem yang dimana listrik itu disatukan pembayarannya. Kemudian air juga nyatu. Jadi berapa besar pembayarannya termasuk penggunaan listrik dan air tidak diketahui oleh warga sehingga saya kira sistem ini penting untuk diperbaiki," paparnya.

Agar tak ada saling menyalahkan antara penghuni rusun dan pemerintah sebagai pengelola rusun, pihaknya meminta agar kedua belah pihak duduk bersama membahas ini untuk mencari solusi. Pihaknya berkeras menemui Anies Baswedan hari ini karena penghuni rusunawa telah menandatangani surat pernyataan.

Dalam surat pernyataan itu tertulis jika sampai akhir Desember 2017 tak melunasi bayar sewa, mereka akan diusir. "Kami minta kepada Pak Gubernur dalam waktu sebelum libur panjang," kata Wahidah.

Saat ngobrol dengan Gubernur, Wahidah mengatakan pada dasarnya Anies setuju dengan permintaan penghuni rusun. Namun gubernur akan sangat berhati-hati mengeluarkan kebijakan agar tidak berbenturan dengan UU dan tidak melanggar aturan.

"Tadi Pak Gubernur mengatakan akan mengundang kami rapat bersama kami untuk mencari solusi bersama seperti apa solusinya. Insyaallah minggu depan. Kami diundang rapat di sini," tuturnya. (mdk/eko)