Korban Penggusuran Sunter: Saya Warga Sini, Punya KTP DKI Tetap Digusur!
Merdeka.com - Hasan Basri dan Halimah hanya bisa meratapi nasib. Kini mereka dan dua anaknya terpaksa tinggal di gubuk kayu di hamparan puing rumah yang digusur Pemprov DKI Jakarta.
Warga Sunter Jaya, Sunter, Jakarta Utara ini jadi satu dari 60 pemilik rumah yang digusur. Dia menagih janji kampanye Anies Baswedan pada Pilkada DKI 2017 lalu yang tak akan menggusur.
"Nggak benar itu kalau bukan warga DKI yang digusur, saya warga DKI, KTP sini sama warga lainnya juga, tetap saja digusur," kata Hasan sambil menunjukkan e-KTP miliknya, Senin (18/11).
-
Bagaimana mengurus KTP yang hilang? Ada beberapa langkah dari cara mengurus KTP yang hilang:
-
Bagaimana Pemprov DKI cek penerima KJMU? Selanjutnya, terhadap sisa 18.271 penerima KJMU juga bakal dilakukan verifikasi langsung di lapangan. 'Terhadap sisa plus minus 18.271 orang akan dilakukan verifikasi lapangan bersama dengan tim gabungan, baik dari Disdik, Dinsos, juga kewilayahan, untuk memastikan ketepatan sasaran. Jadi tadi berdasarkan data, kami akan cek langsung ke lapangan,' terangnya.
-
Apa itu KTP Sakti? 'Jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu per satu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,' ujar Ganjar usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12). Ganjar berbicara apabila KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses program.
-
Bagaimana modus pencurian data KTP? 'Saat ini permintaan data pribadi dapat menggunakan berbagai macam modus,' kata Friderica dalam akun Instagram @ojkindonesia, dikutip Selasa (23/7).
-
Bagaimana Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Pemprov DKI Jakarta menggunakan tiga parameter dalam melakukan pemadanan data, yaitu padanan dengan data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat, padanan dengan data hasil penataan dan penertiban dokumen kepedudukan sesuai domisili, serta padanan berdasarkan pekerjaan Kepala Keluarga penerima KJMU.
-
Kenapa Pemprov DKI Jakarta melakukan verifikasi data KJMU? Selain itu, upaya ini juga bagian dari proses pemadanan data untuk memastikan penerima KJMU adalah warga yang benar-benar layak atau membutuhkan bantuan.
Merasa Ditindas
Istrinya, Halimah tidak kuat menahan duka melihat rumahnya rata dengan tanah. Dia merasa menjadi korban kesewenangan Pemprov DKI Jakarta.
"Namanya manusia kok dilindas gitu saja, sudah kaya bukan sesama manusia, nggak ada bantuan apa-apa gitu buat warga," kata Halimah.
Halimah juga mengeluhkan penghasilan jualannya menjadi terhambat. Namun pengeluaran terus bertambah pasca penggusuran.
Sekolah Pakai Sarung
Anak ketiga dari Hasan dan Halimah, Subhan, duduk di kelas 4 SD. Sejak penggusuran tidak masuk sekolah. Sang anak kehilangan baju seragam.
Bahkan, Subhan terpaksa mengenakan sarung untuk berangkat ke sekolah. Lalu pada Senin, Subhan dapat mengenakan seragam putihnya setelah sang Kakak mencari seragam kembali di puing rumahnya yang tersisa.
"Hari ini (Senin) Subhan pakai seragam atas dan bawahan putihnya yang baru ditemuin kemarin," kata Nia, kakak Subhan.
Pihak sekolah memberikan kebijakan keringanan kepada Subhan, dikarenakan pendidikan lebih utama.
Bayi Baru Lahir Diungsikan
Hasan menambahkan, terdapat 2 kepala Keluarga korban gusuran yang baru melahirkan bayi beberapa hari lalu. Namun saat hari penggusuran, bayi langsung diungsikan ke tempat lain.
"Di sebelah sana ada bayi baru lahir beberapa hari. Balita juga banyak disini. Tapi yang baru lahir langsung dipindahkan soalnya hujan angin juga waktu itu" tutup Hasan.
Bukan Pemilih Pilkada DKI
Wali Kota Jakarta Utara, Sigit Widjatmoko justru ragu atas klaim warga memilih dan mendukung mantan Menteri Pendidikan tersebut saat maju dalam Pilkada DKI 2017."Cek saja didaftar pemilih sementara maupun daftar pemilih tetap, mereka ada enggak. Ya enggak terdaftar di DPS maupun di DPT. Terus mengklaim atas nama pemilih siapa," kata Sigit, Jakarta, Senin (18/11).Ia menambahkan, sebelum melakukan penggusuran, Pemkot Jakarta Utara telah melakukan sosialisasi selama dua bulan. Saat proses eksekusi, menurut Sigit, berlangsung damai tidak ada intimidasi. Bahkan ada pula warga dengan suka rela membongkar sendiri bangunan semi permanen mereka."Jadi semua atas sepengetahuan warga, bahkan proses pembongkarannya kita hanya membantu, itu dilakukan sendiri oleh mereka," ujarnya.
Reporter Magang: Abyan Ghafara Anday
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaBudi menilai, selama pencatutan KTP itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada Pemilu, maka dipersilahkan saja.
Baca SelengkapnyaHeru mengklaim sudah menghubungi Kadis Dukcapil DKI Jakarta Budi Awaluddin tiga hari lalu dan menyimpulkan tidak terjadi kebocoran data KTP warga.
Baca SelengkapnyaPSI menyediakan layanan hotline pengaduan melalui nomor WhatsApp
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca SelengkapnyaHasto meminta penyelenggara Pemilu untuk mencermati dan mengkroscek dengan baik sehingga jangan sampai ada sekenario pengaturan kekuasaan.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan KTP sebagai Kabar itu terungkap dari unggahan Instagram @vindes.ig. Mengetahui kabar tersebut, Vincent Rompies tampak kaget dan tak menyangka.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI jamin proses urus pindah domisili bisa selesai dalam waktu sehari
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaRespons Heru Budi soal penonaktifan NIK warga Jakarta dikritik Ahok
Baca SelengkapnyaDharma menegaskan, semua syarat yang dikumpulkan untuk maju sebagai pasangan calon perseorangan dipastikan didapat dari para relawan secara sukarela.
Baca SelengkapnyaKabar pencatutan NIK KTP warga seolah mendukung Dharma Pongrekun-Kun Wardana itu sebelumnya viral di media sosial.
Baca Selengkapnya