Lakukan Penataan 76 RW, Pemprov DKI Anggarkan Rp25,5 M untuk Konsultan
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana melakukan penataan sebanyak 76 rukun warga (RW) di seluruh Jakarta pada 2020. Untuk anggaran konsultan penataan kampung konsep community action plan (CAP) itu dianggarkan sebesar Rp25,572 miliar.
Anggaran itu diajukan dalam kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Sebanyak 22 RW yang berlokasi di Jakarta Barat rencananya akan ditata di tahun 2020 dengan anggaran Rp6,7 miliar. Lokasinya tersebar di sembilan kelurahan.
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Apa yang akan dilakukan Dishub Jakarta? Dishub DKI Jakarta bakal melakukan rekayasa lalu lintas (lalin) saat penyelenggaraan LPS Monas Half Marathon yang digelar Minggu besok, 30 Juni 2024.
-
Bagaimana cara Pemprov DKI mengatasi kemacetan Jakarta? Pemprov DKI juga bakal memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias Artificial Intelligence (AI). Menurut Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo, pihaknya sedang memproses kerja sama dengan Google Inc.
-
Bagaimana DKI Jakarta membuat program Kelurahan Sadar Hukum? 'Melalui pelaksanaan pembinaan kelompok keluarga sadar hukum (Kadarkum), pengembangan kelurahan binaan, sampai dengan terbentuknya kelurahan sadar hukum,' tambahnya.
-
Dimana pemukiman padat di Jakarta Barat? Pemukiman di daerah Pesing Koneng, Kedoya Utara, Kebun Jeruk ini misalnya.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
"Kelurahan Kembangan Utara, Wijaya Kusuma, Krendang, Jembatan Lima, Pekojan, Palmerah, Krukut, Tangki, dan Kalideres," kata Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Jakarta Barat, Suharyanti saat dihubungi, Selasa (5/11).
Dalam konsep CAP kata dia, setiap satu konsultan yang terdiri dari lima tim yang terdiri dari planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat.
Suharyanti menyatakan pekerjaan konsultan itu untuk mengkaji kehidupan masyarakat selama 24 jam untuk mencari aspirasi mereka dalam perbaikan lingkungan setempat.
Bila dalam satu kelurahan terdapat sejumlah RW yang perlu ditata, Suharyanti menyatakan, pihaknya hanya akan menambah tenaga fasilitator dan surveyor saja.
"Karena banyaknya RW itu juga kami tambahkan surveyor, karena satu surveyor untuk lima RW itu enggak mungkin, mengingat waktunya juga kan empat bulan ya kemarin untuk surveyor," papar dia.
Dari CAP ini akan dikaji dan menghasilkan perencanaan pembangunan secara detail dengan melibatkan masyarakat, pemerintah, dan komunitas. Setelah CAP selesai, Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi rencana itu dengan sistem Collaborative Implementation Plan (CIP) atau pengerjaan fisik kampung.
Kemudian, terdapat 23 RW untuk wilayah Jakarta Pusat dengan anggaran sebesar Rp8,3 miliar. Sedangkan di wilayah Jakarta Timur terdapat 8 lokasi dengan anggaran Rp3,29 miliar.
Lalu di Jakarta Utara direncanakan CAP di empat RW dengan anggaran Rp1,4 miliar dan enam RW untuk Kabupaten Kepulauan Seribu dianggarkan Rp1,58 miliar.
Sedangkan untuk Jakarta Selatan terdapat 13 RW yang dianggarkan sebesar Rp4,29 miliar.
Reporter: Ika Defianti
Sumber: Liputan6.com
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ridwan Kamil mengatakan, program seperti ini bukan hal baru.
Baca SelengkapnyaMenurut Ridwan, urusan di Jakarta terlalu luas untuk diputuskan hanya melalui Balai Kota atau di tingkat gubernur.
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil mengusulkan anggaran di setiap RW diberikan Rp100-Rp200 juta
Baca SelengkapnyaSebelum menyepakati besaran APBD DKI Jakarta 2025, para pimpinan komisi menyampaikan rekomendasi dan usulan hasil dari konsultasi dengan tiap komisi.
Baca SelengkapnyaMenurut dia, jumlah lapangan kerja tersebut akan dibagi ke dalam beberapa sektor.
Baca SelengkapnyaPras berharap, Pemprov DKI dapat menggunakan anggaran itu sebaik mungkin.
Baca SelengkapnyaJuru Bicara (Jubir) RIDO, Juwanda mengatakan insentif bagi pengurus RT RW dan anggaran Rp100 juta hingga Rp200 juta ke RT dan RW.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah mengatakan, rancangan KUA-PPAS APBD 2025 akan didalami bersama komisi-komisi.
Baca SelengkapnyaAhok ingin agar RT/RW ke depannya bisa mengikuti konsepnya sewaktu dirinya menjabat Gubernur DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKawasan aglomerasi itu termuat dalam Bab IX tentang kawasan regional.
Baca Selengkapnya