Lulung sebut program lansia tak pernah dibahas di DPRD

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Abraham Lunggana atau Haji Lulung membantah jika program lansia sudah dibahas oleh pemerintah daerah (Pemda) DKI Jakarta sejak tahun 2013. Lulung pun mengaku heran Pemprov DKI tiba-tiba akan mengeluarkan program untuk lansia.

"Tanyanya sama anggota dewan dong, tidak ada itu, tidak ada program lansia yang diprogramkan yang dibahas oleh Pemda dan kami anggota dewan sejak tahun 2013," kata Haji Lulung, di Jalan Nangka, Tanjung Barat, Jakarta Selatan, Selasa (28/3).

Lulung lebih bingung lagi program tersebut dicetuskan saat Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjanjikan program untuk lansia.

"Makanya saya bingung hari ini ada yang namanya program lansia setelah anies-sandi menyampaikan persoalan itu. Tetapi enggak apa-apalah, selama itu untuk kemaslahatan masyarakat silakan saja. Yang penting jangan jadi alat politik supaya kita bisa elegan dan ikut mencerdaskan bangsa," terang Lulung.

Lulung juga menyatakan harapannya agar ke depan Pemprov dan DPRD selaku perangkat pemerintah daerah bisa menjalin komunikasi yang lebih baik lagi. Karena bagaimanapun, kata Lulung, peran DPRD sangat penting apalagi dalam penentuan sebuah program atau kebijakan karena dewan merupakan representatif dari rakyat.

"Kemudian, bahwa program kerakyatan itu ya hasil daripada pajak masyarakat bahwa masyarakat wajib membayar pajak yang kemudian jadi APBD dan APBD itu diimplementasikan dengan program dedicated namanya program berbasis kemasyarakat lingkungan, itu tidak boleh hilang dan tidak boleh dijadikan alat politik," ujar Haji Lulung.

Oleh karenanya, Lulung mengajak masyarakat untuk lebih aktif lagi terlibat dalam urusan pemerintahan. Ia juga mengimbau agar masyarakat mensukseskan jalannya Pilkada DKI Jakarta.

"Harus bersama-sama yang pertama sukseskan pilkada ini, yang kedua gunakan hak suara, yang ketiga, tidak terjebak pada siasat-siasat yang tidak mencerdaskan bangsa karena program yang tadi saya sampaikan program dedicated program yang berbasis masyarakat lingkungan itu di antaranya adalah KJP dan KJS itu adalah program yang wajib dijalankan oleh seorang Gubernur siapapun yang terpilih," kata Haji Lulung.

Haji Lulung juga mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak oleh kata-kata 'yang baru itu janji-janji dulu, yang sudah lama sudah melaksanakan' karena yang lama sebagai petahana memang sudah seharusnya melaksanakan kewajiban tersebut karena dulu sudah disumpah jabatan dan dipilih oleh rakyat.

"Nah, jadi masyarakat sadar bahwa gunakanlah hati nurani untuk memilih paslon yang memang dipilih," tandas Haji Lulung. (mdk/eko)