M Taufik: Tak mungkin Anies jalanin program Ahok, masinis beda bos

Merdeka.com - Wakil Ketua Tim Pemenangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno, M Taufik mengatakan tak mungkin pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih menjalankan program dari Gubernur lama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal ini terkait tidak inginnya Ahok memasukkan sejumlah program yang akan dijalankan oleh Anies Sandiaga pada APBD-Perubahan tahun 2017.

Taufik mengatakan, Anies dan Sandiaga akan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 pada Oktober mendatang. Sehingga masih ada sisa tiga bulan pada tahun 2017.

Apabila Ahok tetap bersikukuh tak membuka dialog untuk menyusun APBD-P 2017, mau tak mau Anies-Sandi akan menjalankan program Ahok di 2017. Padahal, lanjut Taufik, pasangan yang mereka usung memiliki program yang sangat dari Ahok dan Djarot.

"Nggak mungkin Anies jalanin program Ahok. 'Masinis'-nya udah beda bos," kata Taufik di Posko Cicurug, Jakarta Pusat, Kamis (4/5).

Taufik yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan Anies dan Sandiaga berhak menyusun RAPBN-P 2017 karena merupakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Dia juga mengatakan, menyusun Rancangan Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah hak Gubernur dan Wakil Gubernur baru. Dalam RPJMD disusun rencana kerja untuk lima tahun ke depan.

Usai dilantik, Taufik mengatakan, pasangan Anies dan Sandiaga ingin langsung mewujudkan sejumlah program yang telah dijanjikan selama masa kampanye, seperti Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pntar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE).

Apabila tak dipenuhi, Taufik mengatakan Anies dan Sandiaga baru akan bisa mewujudkan pada tahun 2018. Sebab itu, akan sulit bagi Anies dan Sandiaga dalam menelurkan program 100 hari kerja.

"Saya ingatkan sangat sulit menghitung seratus hari karena tiga bulan bukan program Anies-Sandi. Kedua seyogyanya karena tiga bulan dilaksanakan Anies-Sandi, diberikan ruang program prioritas di samping program yang telah ditetapkan. Saya pikir perlu ada kearifan dari Pemprov DKI sekarang. Karena visi misi Gubernur baru menjadi RPJMD Gubernur terpilih," ujar Taufik.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) enggan memenuhi niatan tim Anies-Sandiaga meminta memasukkan empat program andalan ke APBD Perubahan 2017.

Keempat program itu adalah Program DP 0 Rupiah, Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus, Kartu Jakarta Sehat (KJS) Plus dan One Kecamatan One Center Entrepreneur (OK OCE).

"2017 Kita juga bisa kasih yang masukan APBD Perubahan, ya silakan kasih masukan kan kita sudah buka. Jadi bukan berarti kamu ubah semua, kamu belum gubernur kok. Kan kalau kita niatnya sama-sama kan pasti enggak ada masalah, kita lanjutin kan," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (2/5).

Dia menegaskan, pembahasan APBD Perubahan 2017 masih masuk masa pemerintahannya. Sehingga Anies-Sandiaga tidak bisa serta merta membentuk tim untuk memasukkan program mereka.

Ahok mempersilakan jika empat program tersebut mau dimasukkan ke Kebijakan Umum APBD Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan 2018.

"Kalau untuk KUA-PPAS 2018 ya silakan. Kalau APBD Perubahan kan kita sudah kawal KUA-PPAS, enggak bisa ganti terlalu banyak juga. Ya silakan saja kasih masukan, sama kayak masyarakat kasih masukan kita terima saja." ujar dia.

Ahok menuturkan, beberapa program saat ini telah berjalan tidak mungkin dilakukan perubahan secara tiba-tiba. Sebagai contoh pembangunan Light Rapid Transid (LRT) oleh Jakarta Propertindo (Jakpro) tidak mungkin diganti pihak lain.

"Kita fokusnya mau untuk Jakpro supaya untuk penyelesaian LRT, kamu (Anies-Sandiaga) masuk, kamu ngotot, kamu mau kasih yang lain, saya enggak kasih dong. Itu kan lanjutan kita. Masukkan silakan," terangnya.