Mau dihapus Sandi, Djarot sebut parkir meter supaya tak ada korupsi

Merdeka.com - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berencana menghapus sistem parkir meter di Jakarta. Sistem yang digagas pemerintahan Ahok-Djarot ini dinilai tak sesuai dengan budaya warga Jakarta.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengingatkan Sandiaga bahwa sistem ini diterapkan bukan tanpa tujuan. Sistem parkir meter berbasis elektronik memiliki banyak manfaat dibanding parkir liar. Parkir berbasis elektronik bisa mencegah adanya pungutan liar atau korupsi. Sehingga dana parkir efektif masuk ke kas Pemprov DKI.

"Supaya apa? supaya tidak ada kebocoran, supaya tidak ada korupsi," ujar Djarot di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, Rabu (3/5).

Tak hanya itu, sistem parkir meter memberikan kepastian tarif bagi pengendara. Djarot menambahkan, keberadaan parkir berbasis elektronik juga membawa manfaat bagi juru parkir.

"Kemudian ada jaminan bagi juru parkir, karena juru parkir akan bisa digaji dua kali sesuai dengan potensinya. Dengan cara seperti itu, kita bisa deteksi betul uang yang dari masyarakat itu bisa masuk APBD dan bisa menjadi pendapatan daerah," ucap Djarot.

Djarot menegaskan bahwa keberadaan parkir meter tidak menghapus peran dan jasa juru parkir. Pemprov DKI tetap memberdayakan para juru parkir.

"Juru parkir masih ada, jadi tidak menghilangkan budaya Indonesia, yaitu ketika seperti di Eropa itu bayar itu tanpa dicek tidak ada tenaga kerja.Tapi tetap ada juru parkir, kenapa? karena juru parkir bukan hanya membantu tetapi juga mengatur lalu lintas loh, keluar masuk dan jaga kendaraan."

Manfaat lain dari parkir berbasis elektronik untuk mencegah konflik perebutan lahan parkir di masyarakat. Mantan Wali Kota Blitar ini mengatakan, sebelum diterapkan sistem parkir elektronik, lahan parkir di Jakarta diperebutkan para preman.

"Contoh kasus belum lama kemarin misalnya ada tawuran kan penyebabnya karena rebutan lahan parkir," tuturnya.

Setelah menjelaskan sejumlah manfaat dari sistem parkir meter, Djarot mempersilakan pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno jika ingin mengkaji ulang atau menghapus kebijakan ini.

"Kalau mau diganti silakan, itu masa kepemimpinannya mereka," katanya.