Follow
Normalisasi Ciliwung, Ahok harus relokasi 5 ribuan kepala keluarga
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melakukan rapat pembahasan percepatan normalisasi kali Ciliwung dan Sunter. Selain itu, dia juga sempat menyinggung pembangunan Waduk Ciawi.
Basuki atau akrab disapa Ahok ini mengatakan, setidaknya harus merelokasi 5.000 kepala keluarga untuk menyelesaikan normalisasi Sungai Ciliwung. Dan ini masih terkendala dengan akan ketersediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa).
"Kita harus pindahin kira-kira 5.000-an KK di Ciliwung. Kita tunggu penyelesaian rumah susun. Tahun ini kira-kira selesai berapa ribu saya lupa," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/3).
-
Bagaimana upaya mengembalikan Ciliwung? Berbagai upaya dilakukan untuk mengembalikan wajah Ciliwung. Salah satunya dengan normalisasi.
-
Apa masalah utama di Ciliwung? Ciliwung memiliki persoalan kompleks yang musti segera diselesaikan.
-
Di mana Ciliwung jadi hunian? Di beberapa titik, bantaran Ciliwung kini telah berubah menjadi hunian.
-
Kenapa warga kesulitan air bersih? Kekeringan tahun ini disebabkan oleh fenomena El Nino yang membuat curah hujan sangat rendah.
-
Kenapa warga Lebak kekurangan air bersih? Memasuki musim kemarau, sejumlah wilayah di Banten mulai mengalami kesulitan air bersih. Di Kabupaten Lebak misalnya, warga sekitar terpaksa memanfaatkan air sungai untuk memenuhi kebutuhan mencuci pakaian hingga air minum.
-
Kenapa Pemkab Banyuwangi melakukan normalisasi Kali Lo? Ipuk menambahkan, terkait penanganan banjir di perkotaan Dinas PU Pengairan telah melakukan normalisasi Kali Lo hingga hilirnya di Selat Bali. 'Normalisasi sudah sampai hilir. Sungai sudah kita keruk kedalamannya hingga 1-2 meter. Semoga ini bisa menghindarkan kawasan kota dari banjir,' kata Ipuk.
Mantan Bupati Belitung Timur ini mengakui, saat ini pihaknya tengah mempercepat pembangunan hunian horizontal tersebut. Namun, dia mengklaim ada beberapa unit rusunawa yang telah siap.
"Tahun ini ada rusun yang jadi. Di Rawa Bebek udah jadi, saya lupa lokasi," tutupnya
Sebelumnya, Ahok mengatakan, Rumah Susun (Rusun) di KS Tubun baru saja selesai dikerjakan. Dia mengungkapkan, rusun tersebut akan diprioritaskan bagi warga Ciliwung yang terkena normalisasi sungai.
Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta sampi saat ini masih belum dapat menyelesaikn normalisasi Sungai Ciliwung lantaran keterbatasan rusun. Alasannya karena normalisasi tidak mungkin berlanjut tanpa melakukan relokasi.
"Sekarang diprioritaskan untuk yang banjir. Hampir semua (rusun)," katanya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memerintahkan proses relokasi rumah warga yang rusak akibat banjir lahar hujan di Sumatera Barat (Sumbar) segera dimulai.
Baca Selengkapnya
Hampir setiap tahun Jakarta dilanda banjir. Salah satu penyebabnya minim kawasan resapan air.
Baca Selengkapnya
Ahok menilai jika memang penggusuran paling banyak terjadi di era pemerintahannya, berarti programnya mendirikan banyak rusunawa berhasil.
Baca Selengkapnya
Pembebasan lahan ini dilakukan untuk membangun turap atau beton pembatas di sepanjang sisi sungai untuk menahan debit air.
Baca Selengkapnya
Wakil Wali Kota Jakarta Barat Hendra Hidayat mengatakan, pihaknya akan memanusiawikan warga yang tinggal di bawah kolong Tol Angke, Jakarta Barat.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, masih terdapat 38 persen pekerjaan rumah dalam menyelesaikan persoalan banjir di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil mengaku tak mau memperdebatkan cara siapa yang paling paten mengatasi masalah sungai di Jakarta.
Baca Selengkapnya
Ridwan Kamil menyebut Ahok gubernur paling banyak melakukan penggusuran, bahkan menyebut paling brutal.
Baca Selengkapnya
Jokowi sudah menyimpan data penduduk yang bersedia direlokasi.
Baca Selengkapnya
Pemkab Bogor mengaku hanya bertugas mendata. Sementara pengalihan warga terdampak ataupun lokasi dan jalan yang terimbas itu kewenangannya Pemprov Jabar.
Baca Selengkapnya
Rencana relokasi warga di kolong Jembatan Pakin sudah dibahas bersama Menteri Perumahan, Menteri Sosial, dan Menteri Dalam Negeri.
Baca Selengkapnya
Seluruh pembangunan rumah tinggal dan infrastruktur dilakukan secara baru.
Baca Selengkapnya