Follow
Pemprov dan DPRD DKI Larang Ada Kunker Sebelum Pengesahan APBD 2020
Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta semua anggota dewan dapat menunda semua kunjungan kerja (kunker), termasuk kegiatan bimbingan teknologi (Bimtek) Bamus.
Dia ingin agar pembahasan rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ataupun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dapat selesai sesuai jadwal yang telah disepakati.
"Saya putuskan dalam rapat Bamus, kegiatan kunker ditiadakan selama dilakukan pembahasan anggaran," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).
-
Mengapa penting untuk menetapkan anggaran? Sangat penting untuk membuat anggaran yang cukup fleksibel agar dapat menyesuaikan dengan fluktuasi harga atau kebutuhan mendesak, tetapi tetap ketat untuk menghindari pemborosan.
-
Apa yang harus jadi prioritas saat menentukan anggaran? Buat daftar elemen pernikahan yang paling penting bagi kamu dan pasangan, seperti lokasi, pakaian, dekorasi, dan makanan. Fokuskan dana pada elemen-elemen tersebut, dan cari cara untuk menghemat pada bagian lainnya.
-
Kenapa budget penting untuk perusahaan? Tujuan keseluruhan dari budgeting adalah untuk merencanakan berbagai tahapan operasi bisnis, mengoordinasikan kegiatan berbagai departemen perusahaan dan mengelolanya secara efektif.
-
Apa yang dimaksud dengan prioritas? Prioritas adalah sebuah pekerjaan yang bisa dikerjakan dengan cepat. Prioritas adalah istilah yang mana berarti dianggap penting dan tentunya akan diutamakan.
-
Kenapa DPR pentingkan target RPJMN 2020-2024? 'Asumsi dan sasaran pembangunan yang kita bahas hari ini sangatlah menentukan apakah kita bisa mengejar target pertumbuhan ekonomi, inflasi, target pengurangan tingkat pengangguran, hingga pengurangan kemiskinan yang ditargetkan dalam RPJMN.
-
Apa tugas utama Paspampres? Tugas Paspampres yaitu melaksanakan pengamanan fisik langsung, jarak dekat, setiap saat, dan di manapun berada kepada Presiden RI, Wakil Presiden RI, dan Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Pemerintahan beserta keluarganya.
Politikus PDIP itu menyebut tugas penyelesaian anggaran lebih penting. Sehingga masyarakat langsung dapat mengetahui penggunaan dari anggaran yang ada.
Meskipun target pengesahan APBD DKI 2020 meleset dari yang telah ditentukan dalam Permendagri, Prasetio harapkan pembahasan anggaran dapat selesai sebelum 2019 berakhir.
"Saya perintahkan Sekwan DPRD DKI untuk pelaksanaan Bimtek dilakukan setelah selesai Banggar. Kita semua harus fokus ke APBD," jelasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga melarang untuk mengeluarkan izin pegawai yang akan melakukan kunker sebelum APBD disahkan.
"Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," ujarnya.
Selain itu dalam rapat Bamus itu juga telah sepakati jadwal penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) KUA-PPAS APBD DKI 2020 pada 29 November.
RAPBD Molor, Pimpinan DPRD DKI Terancam Sanksi
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik tak masalah terkena sanksi tidak mendapat gaji selama enam bulan karena pembahasan APBD DKI tak kunjung selesai. Menurutnya, tidak mendapat gaji bukan pengalaman pertama bagi legislatif DKI.
"Enggak masalah. Dulu kan pernah juga kita, periode lalu kan pernah," kata Taufik, Jakarta, Jumat (22/11).
Melihat realita proses pembahasan, Taufik bersikukuh pembahasan APBD tidak mungkin selesai bulan ini sesuai target, melainkan Desember. Ia bahkan memprediksi rancangan APBD 2020 baru akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Desember.
Politisi Gerindra itu menilai batas waktu November bentuk kesempatan durasi untuk Kemendagri memeriksa seluruh APBD Provinsi, Kota, Kabupaten seluruh Indonesia.
Alasan Pembahasan Molor
Lagipula, molornya pembahasan APBD 2020 DKI disebut Taufik karena beberapa faktor dan situasi tertentu.
"Ketentuannya 30 (November) tapi kan karena situasional dan berbagai hal, menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," tukasnya.
Ia enggan berpolemik mengenai ambang batas waktu penyelesaian pengesahan rancangan APBD 2020 DKI Jakarta. Sembari pembahasan berjalan, ia menegaskan pembahasan di Badan Anggaran akan dilaksanakan pekan depan.
"Minggu depan sudah Banggar," tandasnya.
Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Heru mengatakan, seluruh anggota DPRD sudah memiliki salinan rincian dokumen anggaran.
Baca Selengkapnya
Banyak tantangan yang bakal dihadapi bila keuangan negara tak digodok matang.
Baca Selengkapnya
Dalam arahannya, Prabowo wanti-wanti para kepala daerah agar anggaran negara tepat sasaran, untuk kepentingan rakyat.
Baca Selengkapnya
Safrizal ZA kumpulkan satker Pemda Seluruh Indonesia, dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.
Baca Selengkapnya
Supriyadi ingin memetakan kebutuhan per wilayah sesuai kebutuhan yang ada
Baca Selengkapnya
DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca Selengkapnya
Prabowo menegaskan APBN merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan
Baca Selengkapnya
Misbakhun menyinggung soal Asta Cita atau visi dan misi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada pemerintahan mendatang.
Baca Selengkapnya
Bima Arya menyampaikan, Prabowo meminta kepada pemerintah pusat dan daerah untuk hemat agat tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan.
Baca Selengkapnya
Adanya potensi kebocoran anggaran negara itu disebabkan kurangnya pemahaman para pejabat yang baru.
Baca SelengkapnyaAde Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca Selengkapnya
Kent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya