Pemprov dan DPRD DKI Larang Ada Kunker Sebelum Pengesahan APBD 2020

Merdeka.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta semua anggota dewan dapat menunda semua kunjungan kerja (kunker), termasuk kegiatan bimbingan teknologi (Bimtek) Bamus.

Dia ingin agar pembahasan rancangan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ataupun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2020 dapat selesai sesuai jadwal yang telah disepakati.

"Saya putuskan dalam rapat Bamus, kegiatan kunker ditiadakan selama dilakukan pembahasan anggaran," kata Prasetio di gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (25/11).

Politikus PDIP itu menyebut tugas penyelesaian anggaran lebih penting. Sehingga masyarakat langsung dapat mengetahui penggunaan dari anggaran yang ada.

Meskipun target pengesahan APBD DKI 2020 meleset dari yang telah ditentukan dalam Permendagri, Prasetio harapkan pembahasan anggaran dapat selesai sebelum 2019 berakhir.

"Saya perintahkan Sekwan DPRD DKI untuk pelaksanaan Bimtek dilakukan setelah selesai Banggar. Kita semua harus fokus ke APBD," jelasnya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah menyatakan Pemprov DKI Jakarta juga melarang untuk mengeluarkan izin pegawai yang akan melakukan kunker sebelum APBD disahkan.

"Jadi semuanya harus hadir dan taat mengikuti jadwal itu dengan baik," ujarnya.

Selain itu dalam rapat Bamus itu juga telah sepakati jadwal penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding atau MoU) KUA-PPAS APBD DKI 2020 pada 29 November.

RAPBD Molor, Pimpinan DPRD DKI Terancam Sanksi

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik tak masalah terkena sanksi tidak mendapat gaji selama enam bulan karena pembahasan APBD DKI tak kunjung selesai. Menurutnya, tidak mendapat gaji bukan pengalaman pertama bagi legislatif DKI.

"Enggak masalah. Dulu kan pernah juga kita, periode lalu kan pernah," kata Taufik, Jakarta, Jumat (22/11).

Melihat realita proses pembahasan, Taufik bersikukuh pembahasan APBD tidak mungkin selesai bulan ini sesuai target, melainkan Desember. Ia bahkan memprediksi rancangan APBD 2020 baru akan diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri pada pertengahan Desember.

Politisi Gerindra itu menilai batas waktu November bentuk kesempatan durasi untuk Kemendagri memeriksa seluruh APBD Provinsi, Kota, Kabupaten seluruh Indonesia.

Alasan Pembahasan Molor

Lagipula, molornya pembahasan APBD 2020 DKI disebut Taufik karena beberapa faktor dan situasi tertentu.

"Ketentuannya 30 (November) tapi kan karena situasional dan berbagai hal, menurut saya yang penting tidak sampai melebihi akhir tahun," tukasnya.

Ia enggan berpolemik mengenai ambang batas waktu penyelesaian pengesahan rancangan APBD 2020 DKI Jakarta. Sembari pembahasan berjalan, ia menegaskan pembahasan di Badan Anggaran akan dilaksanakan pekan depan.

"Minggu depan sudah Banggar," tandasnya.

Reporter: Ika DefiantiSumber: Liputan6.com