Pemprov DKI Siapkan Dana Talangan Rp93 Miliar Buat Tunggakan BPJS ke RSUD

Merdeka.com - Dalam waktu dekat pemerintah pusat akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan hampir dua kali lipat. Kenaikan iuran ini dinilai dapat berdampak pada makin besarnya tunggakan terhadap rumah sakit yang melayani pasien BPJS. Untuk mengantisipasi ini, Pemprov DKI Jakarta menyiapkan dana talangan di Bank DKI.

"Kalau di Jakarta tentang pembayaran dari BPJS yang belum terselesaikan, kami siapkan bridging (dana talangan) dari Bank DKI. Sehingga bisa menangani kekurangan sampai dengan pembayaran tuntas," jelas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Mengenai jumlah dana talangan yang disiapkan, Anies belum tahu, karena harus mengecek ke Dinas Kesehatan. Penyiapan dana talangan ini telah secara rutin disiapkan Pemprov DKI Jakarta.

"Itu sudah kita jalankan sejak tahun lalu," ujarnya.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Herry Djufraini mengatakan, dana talangan yang disiapkan Bank DKI ini yaitu Kredit Supply Chain Financing (SCF) senilai Rp93 miliar kepada enam RSUD di DKI Jakarta yaitu RSKD Duren Sawit Rp5 miliar, RSUD Budhi Asih Rp15 miliar, RSUD Koja Rp20 miliar, RSUD Pasar Rebo Rp18 miliar, RSUD Tarakan Rp15 miliar dan RSUD Cengkareng Rp20 miliar.

Herry menerangkan, kredit ini akan dimanfaatkan untuk pembiayaan tagihan piutang klaim kepada BPJS Kesehatan. Bank DKI akan membayar tagihan klaim fasilitas kesehatan setelah tagihan diakseptasi BPJS. Limit pembiayaan akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing penyedia fasilitas kesehatan.

"Dengan pengelolaan cash flow yang lebih baik, sejumlah RSUD tersebut diharapkan dapat memberikan layanan kesehatan terbaik kepada masyarakat," jelasnya melalui keterangan tertulis, Jumat (30/8).