Penjelasan Dinas Pariwisata Soal Anggaran Influencer Rp5 Miliar yang Akhirnya Dicoret
Merdeka.com - Usulan rancangan anggaran DKI Jakarta 2020 tengah mendapat sorotan tajam. Bukan hanya soal usulan anggaran belanja yang tak masuk akal, tapi juga pos anggaran lain. Salah satunya terkait anggaran sebesar Rp5 miliar untuk honor lima influencer untuk tahun 2020.
Para influencer ditugaskan mempromosikan pariwisata dan kebudayaan DKI Jakarta kepada warganet yang menjadi pengikut atau followersnya di media sosial.
Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta Asiantoro mengatakan, usulan anggaran itu sudah dicoret dalam Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020.
-
Siapa yang meminta anggaran Rp20 triliun? Jelang rapat, Menteri HAM Natalius Pigai sempat dicecar terkait permintaan anggaran Rp20 triliun.
-
Siapa saja yang diusulkan untuk Pilgub DKI 2024? Hasto mengatakan hal itu menanggapi pertanyaan terkait peluang PDI Perjuangan memasangkan dua mantan gubernur DKI Jakarta yakni Anies Baswedan dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai calon gubernur - wakil gubernur DKI Jakarta.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Apa saja yang diusulkan ke Kemenpan-RB? Anas menyebut proses pengumuman sempat tertunda karena beberapa kementerian dan lembaga belum menyampaikan formasi yang diperlukan.
-
Siapa yang diminta membayar pungutan Rp10 juta? Miris, seorang warga yang hidup di bawah garis kemiskinan di Desa Kendayakan, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, batal menerima bantuan bedah rumah dari pemda setempat.Bukan tanpa alasan warga bernama Ahmad Turmudzi (49) itu tidak jadi mendapatkan bantuan renovasi. Sebab, agar perbaikan bisa dilaksanakan dirinya diduga harus membayar uang pungutan sebesar Rp10 juta.
-
Apa yang sedang dipertimbangkan oleh PDIP untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
Dia mengklaim sudah menghapus anggaran itu sebelum muncul kehebohan di media maupun media sosial. "Sudah dihapus itu, dicoret dari awal Oktober. Sebelum ramai sudah dihapus," katanya saat dikonfirmasi, Jumat (1/11).
Dia menjelaskan alasan pencoretan. Bukan karena desakan masyarakat di media sosial, melainkan demi efisiensi anggaran. "Kita efisiensi, di semua (komponen anggaran) yang bisa dikurangi atau coret," katanya.
Dia juga menjelaskan, anggaran Rp5 miliar itu bukan untuk honor, melainkan untuk berbagai event dan pembuatan konten atau video promosi pariwisata.
"Itu kegiatannya banyak, itu salah. Bukan buat honor. Ada event, ada buat video panjang. Apa ya buat konten dan lain lain," jelasnya.
Lantaran anggaran sudah dicoret, pihaknya akan memanfaatkan media sosial milik Pemprov dan Dispar sendiri.
"Sekarang dinilai belum perlu (bayar influencer), kita pakai media sendiri juga banyak (follower)nya," ucapnya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rp45,59 miliar untuk pelaksanaan sosialisasi Pancasila bagi influencer, content creator, YouTuber dan TikToker.
Baca SelengkapnyaKPK memperkirakan kerugian negara pada proyek pengadaan perabotan rumah dinas DPR RI yang menyeret Sekjen DPR RI Indra Iskandar mencapai puluhan miliar rupiah.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPRD DKI akan menerima THR tahun ini
Baca SelengkapnyaPenetapan tarif pajak sebesar 40 persen untuk jasa hiburan itu terdapat pada pasal 52 ayat 2 Perda DKI Nomor 1 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaMasih Yadi, kerugian negara sekitar Rp5 miliar sudah dikembalikan oleh tersangka.
Baca SelengkapnyaTim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.
Baca SelengkapnyaDengan pagu anggaran ini Sri Mulyani membaginya menjadi kepada 5 pos penggunaan.
Baca SelengkapnyaPerubahan gaya hidup tersebut lantaran mendapatkan kucuran anggaran Pemilu sebesar Rp56 triliun.
Baca SelengkapnyaPengawalan dilakukan agar pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar tetap mengedapan prinsip-prinsip HAM.
Baca SelengkapnyaPengenaan besaran pajak 40 persen hingga 75 persen tersebut karena penikmat hiburan karaoke hingga spa tersebut berasal dari masyarakat kalangan tertentu.
Baca SelengkapnyaAlex menyebut dalam proyek tersebut, adanya peningkatan harga yang dilakukan secara berkelompok.
Baca SelengkapnyaLembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.
Baca Selengkapnya