Penjelasan PT Transjakarta terkait bus ditempel stiker Partai NasDem
Merdeka.com - PT Transjakarta membuat klarifikasi terkait armada ditempel stiker Partai NasDem dalam aksi 'Kita Indonesia'. Direktur Utama PT Transjakarta, Budi Kaliwono menegaskan bahwa pihaknya netral dan tidak melibatkan diri dalam politik.
"Transjakarta sebagai perusahaan pelayanan publik harus menjaga netralitas tidak memihak kepada golongan atau kelompok tertentu," kata Budi di Balai Kota Jakarta, Senin (5/12).
Budi mengingatkan kepada seluruh operator mematuhi aturan. Sebab, operasional bus hanya untuk melayani pelanggan Transjakarta, jangan sampai keluar dari koridor.
-
Siapa yang menyatakan Indonesia netral? Pada tahun 1948, presiden pertama Indonesia, Ahmad Sukarno, menciptakan istilah 'bebas dan aktif' untuk menggambarkan kebijakan luar negeri negara ini.
-
Siapa yang menggagas Transjakarta? Pertama kali digagas tahun 2001 dan ditindaklanjuti saat era Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso.
-
Dimana TNI dan Polri di Jateng berikan arahan netralitas? Sebanyak 204 Babinsa Kodim 0712 diberikan arahan di Gedung Dadali, Kompleks Pemerintah Kabupaten Tegal.
-
Bagaimana TNI dan Polri di Jateng menjaga netralitas? Para Babinsa juga diminta untuk meningkatkan kerja sama dengan Bhabinkamtibmas Polri dan berbagai elemen masyarakat, sehingga elemen TNI hadir memberikan rasa aman kepada masyarakat.
-
Apa yang dilakukan TNI dan Polri di Jateng untuk menjaga netralitas? Selain antisipasi gangguan keamanan, para Babinsa juga diminta untuk bersikap netral selama pemilu pilkada hingga pilpres.
-
Kenapa TNI harus netral di Pilkada? Harga mati bahwa TNI itu netral, sehingga seluruh prajurit TNI, khususnya dari matra darat itu diminta menjaga netralitas, termasuk saat menggunakan medsos untuk lebih berhati - hati dan bijak,' tegas mantan Danrem 152 Baabullah itu.
"Ini sebagai komitmen perusahaan daerah yang bergerak di bidang transportasi publik. Transjakarta akan memberikan sanksi kepada operator atas setiap pelanggaran yang dilakukan. Mulai dari denda sampai sanksi administratif karena itu semua sudah ada aturannya," tegasnya.
PT Transjakarta belum menyewakan armadanya. Menurutnya, ada kesalahan teknis dari pihak Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta (Perum PPD). Dia mengaku dapat informasi ada permintaan dari masyarakat untuk menyewa kendaraan kepada pihak PPD.
Direktur utama PPD, Putu Yasa, membenarkan adanya permintaan masyarakat untuk menyewa bis. "Yang menyewa bis adalah masyarakat dari kelurahan, ada suratnya. Yang tujuannya adalah untuk mengikuti parade kebhinekaan. Kalau di luar ada tempelan parpol, itu di luar tanggung jawab PPD," ungkap Yasa.
Putu menegaskan bahwa pihaknya tidak menyewakan bus kepada partai politik. "Kalau ada yang ngaku-ngaku bilang parpol yang sewa bus suruh datang ke PPD," tandasnya.
(mdk/ang)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh direksi dan operator Transjakarta sudah menandatangani pakta netralitas karena pihaknya merupakan bagian dari Pemprov DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaViral aturan orang dengan pakaian atau baju partai politik dilarang menggunakan Transjakarta.
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaMuncul Spanduk Dandim Sukoharjo Dukung Prabowo-Gibran, Ini Kata Pangdam Diponegoro
Baca SelengkapnyaBawaslu meminta peserta Pemilu 2024 untuk tidak memasang stiker kampanye di fasilitas publik.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara soal pencopotan baliho Ganjar dan bendera PDIP di lokasi kunjungan kerja Bali
Baca SelengkapnyaPDIP menggelar konsolidasi kader di Hotel Padma Kota Semarang, Selasa (15/8) malam.
Baca SelengkapnyaPolda Jabar merespons pernyataan anggota DPR RI Fraksi PDIP, Safaruddin yang menyebut ada polisi yang diduga memasang baliho PSI di daerah Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaPenelusuran merdeka.com, stiker Heru tidak hanya ada di Halte MH Thamrin.
Baca SelengkapnyaKasad Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan komitmennya untuk menjaga netralitas prajurit.
Baca SelengkapnyaVideo di media sosial yang memperlihatkan mobil berpelat merah tengah menurunkan baliho Ganjar-Mahfud untuk dipasang di pinggir jalan.
Baca SelengkapnyaJoko Agus menegaskan pemasangan stiker itu bukan bagian dari kampanye.
Baca Selengkapnya