PKS persilakan kadernya ikut demo tapi jangan gunakan atribut partai

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mustafa Kamal dapat memahami jika ada anggota PKS yang turut berpartisipasi dalam aksi 4 November 2016 besok. PKS meyakini bahwa menyuarakan aspirasi adalah hak setiap warga negara yang dijamin penuh oleh konstitusi.

Namun demikian, tegas dia, PKS melarang dengan tegas penggunaan atribut partai dalam aksi tersebut.

"Silakan saja ikut aksi, tapi jangan menggunakan atribut partai. Lebih baik menggunakan atribut yang menjunjung tinggi simbol kebangsaan dan keumatan, seperti bendera merah putih," kata Mustafa Kamal dalam keterangan tertulis kepada merdeka.com, Jakarta, Kamis (3/11).

Kamal meyakini bahwa keluarga besar PKS yang turut serta dalam aksi tersebut menyadari bahwa mereka melakukannya bukan atas nama partai, sehingga tidak perlu menggunakan atribut partai.

"Jika masih ada yang menggunakan atribut partai, maka perbuatan tersebut di luar tanggungjawab partai secara institusi," sebut Mustafa.

Kamal menambahkan, PKS secara institusional memilih memperjuangkan aspirasi umat Islam lewat parlemen. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh kadernya yang menyuarakan aspirasi umat Islam pada sidang paripurna DPR RI pada 20 Oktober 2016 yang lalu.

PKS juga berkomitmen akan terus mengawasi dan mengawal dugaan kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dengan memaksimalkan perannya di parlemen.

"PKS menginstruksikan kepada para anggotanya yang ada di DPR RI, khususnya komisi-komisi di DPR RI yang bertanggungjawab menangani masalah pertahanan, keamanan, hukum serta sosial-keagamaan, untuk terus mengawasi dan mengawal proses penegakan hukum kasus ini agar hukum sungguh-sungguh berpihak kepada kebenaran dan rasa keadilan masyarakat," tutupnya.

Seperti diketahui, ribuan massa yang tergabung dalam berbagai ormas Islam akan melakukan aksi demo secara besar-besaran pada Jumat (4/11) besok. Mereka menuntut Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diadili lantaran diduga telah melakukan penistaan agama. (mdk/sho)