Prasetyo Edi Tidak Sendiri, Politikus PDIP Ini juga Dapat Dukungan Internal Maju Pilgub Jakarta 2024
DPD PDIP DKI Jakarta mengusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.
Prasetyo Edi Tidak Sendiri, Politikus PDIP Ini juga Dapat Dukungan Internal Maju Pilgub Jakarta 2024
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan (PDIP) DKI Jakarta mengusulkan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi, maju dalam pemilihan gubernur Jakarta 2024.
"Ya, betul. Kami mengusulkan Pak Pras (diusung maju Pilgub DKI Jakarta)," kata Sekretaris DPD PDIP DKI Pantas Nainggolan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (24/5).
Pantas mengatakan, usulan tersebut bakal dibawa DPD PDIP DKI Jakarta kepada Dewan Pimpinan Partai (DPP) dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) V yang mulai digelar hari ini.
Dia menilai, Prasetyo layak diusung PDIP di Pilkada tahun ini karena memiliki pengalaman mengawasi jalannya pemerintahan di Jakarta selama dua periode.
"Kapasitas dia sebagai Ketua DPRD dua periode, 10 tahun itu kan sudah sebuah prestasi dan dia adalah kader kami sendiri," ungkap Pantas.
Lebih lanjut, DPD PDIP DKI juga mengusulkan anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Rasyidi dalam Pilkada DKI.
Rasyidi sebelumnya juga telah mengambil formulir pendaftaran sebagai bakal calon wakil gubernur dari PDIP.
Pantas mengungkapkan, usulan ini akan dipertimbangkan DPP dalam beberapa waktu mendatang. Mengingat, terdapat sejumlah kader PDIP lainnya yang juga mendaftar untuk diusung di Pilgub DKI Jakarta.
"Yang daftar cukup banyak dari kader-kader kami, tapi mungkin mereka mendaftar lewat pintu DPP," jelasnya.
Di satu sisi, PDIP DKI Jakarta juga mulai menjalin komunikasi dengan partai politik lainnya terkait peluang berkoalisi dalam mengusung cagub-cawagub.
Sebab, dari 11 parpol yang lolos dalam Pemilu Legislatif 2024 di DPRD DKI Jakarta, tak ada satupun partai dengan perolehan suara yang mencapai 20 persen kursi di DPRD atau 25 persen suara sah. Sehingga, koalisi harus terjalin demi memenuhi syarat pengusungan pencalonan.
"Perlu diingat bahwa tidak ada satu partai pun yang memenuhi syarat formal, mau tidak mau komunikasi-komunikasi antar parpol pasti terjadi," imbuhnya.
