Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PSI Nilai Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP jadi Rp26 Miliar Pemborosan

PSI Nilai Usulan Kenaikan Anggaran TGUPP jadi Rp26 Miliar Pemborosan William Aditya Sarana. ©2019 Merdeka.com/Hari Ariyanti

Merdeka.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik usulan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di dalam KUA/PPAS RAPBD DKI Jakarta 2020. Pada tahun 2019, TGUPP dianggarkan Rp18,99 miliar dalam APBD Perubahan. Sementara dalam KUA/PPAS direncanakan naik sekitar Rp7,5 miliar menjadi Rp26,5 miliar.

Anggota Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, mengatakan telah menyisir dokumen KUA/PPAS. Dia menilai rencana kenaikan anggaran TGUPP cukup tajam.

"Peningkatannya sangat tajam. Kalau enggak salah target kan 40 dokumen (dihasilkan TGUPP). Jadi kalau dihitung-hitung dengan anggaran Rp26 miliar, sekitar Rp500 juta per dokumen," jelasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

William menilai, keberadaan TGUPP tak sesuai dengan hasil kerja gubernur. Karena itulah rencana kenaikan anggaran ini dinilai pemborosan.

"Banyaknya anggaran dan banyaknya personel di TGUPP itu tidak mencerminkan kinerja Pak Gubernur sekarang. Jadi sebenarnya boros-borosin anggaran," cetusnya.

Menjadi dilema, lanjutnya, karena DPRD tak bisa langsung melakukan pengawasan terhadap kinerja TGUPP. Inilah yang menjadi dilema.

"Sudah anggaran besar, hasil enggak ada, kita enggak bisa mengawasi, akhirnya bisa jadi TGUPP jadi bagi-bagi kursi jabatan saja," ujarnya.

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, rencana kenaikan di 2020 dinilai sangat drastis. Padahal dari 2016-2018, anggaran TGUPP hanya Rp1 miliar.

"Sekarang mau ke Rp26 miliar. Ini sangat pemborosan anggaran," jelasnya.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membantah ada kenaikan TGUPP. Dia menegaskan anggaran TGUPP tetap sebagaimana tahun 2019.

"No, no, no. Tidak, tidak. Tetap. Tetap. Tidak ada perubahan. Tetap, sama terus. Kita tetap, anggarannya tidak berubah," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).

Lebih jauh Anies enggan mengomentari soal anggaran TGUPP. Dia hanya menegaskan anggaran tak pernah berubah dan tak ada kenaikan. Jika dalam draft nilainya berubah atau naik, Anies akan memanggil pihak yang mengubah anggaran tersebut.

"Pokoknya tetap, tidak berubah. Nanti saya panggil orang yang bikin perubahan (anggaran)," pungkasnya.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah
VIDEO: Miris DPR Pelototi Anggaran Polri, Ada Polsek Minta Rp50 Miliar Renovasi Tapi Anggota Masih Susah

Lembaga kepolisian dalam paparannya dipimpin Wakapolri Komjen Agus Andrianto, meminta anggaran naik menjadi Rp165 triliun lebih.

Baca Selengkapnya
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi
Hasil Rapat DPR: Anggaran Pendidikan Belum Sesuai Konstitusi, Alokasi ke Dana Desa Tanpa Evaluasi

Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR RI menyampaikan lima kesimpulan terkait masalah anggaran pendidikan

Baca Selengkapnya
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran
PDIP Wanti-Wanti Revisi UU Kementerian Negara Jangan Cuma Bagi-Bagi Kue Parpol Menangkan Prabowo-Gibran

PDIP menilai dengan bertambahnya jumlah kementerian artinya menambah jumlah anggaran atau tidak efisien.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Skak Jenderal saat Polri Minta Rp160 Triliun Tapi Anggota Polsek Masih Hidup Susah
VIDEO: DPR Skak Jenderal saat Polri Minta Rp160 Triliun Tapi Anggota Polsek Masih Hidup Susah

Benny K Harman ungkap bahwa postur anggaran yang diajukan Polri tidak tepat sasaran.

Baca Selengkapnya
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan
PDIP Kritik RUU Dewan Pertimbangan Agung: Berbahaya kalau Dipakai untuk Bagi-Bagi Jabatan

PDIP menilai sangat berbahaya jika Revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung untuk mengakomodir kepentingan

Baca Selengkapnya
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa
Realisasi Anggaran Pendidikan Hanya 16 Persen, Anggota DPR: Sisa 4 Persen Harusnya Bisa Ringankan Uang Kuliah Mahasiswa

Anggaran 4 persen yang tidak terserap juga bisa dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah uang kuliah bagi sebagian mahasiswa

Baca Selengkapnya
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP
Setuju RUU Kementerian Negara jadi Inisiatif DPR, Ini Catatan yang Diberikan Fraksi PDIP

Fraksi PDIP menyatakan sikap setuju dengan beberapa catatan.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini
PDIP Setuju RUU Kementerian Negara Asalkan Penuhi Syarat Ini

Padahal, sebelumnya jumlah kabinet dibatasi hanya 34 menteri.

Baca Selengkapnya
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran
Andika Perkasa Soal Anggaran Pertahanan: Sekarang Masih Banyak Terjadi Kebocoran

Andika menilai tunjangan kinerja yang ditujukan untuk prajurit belum mencapai 100 persen

Baca Selengkapnya
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik
Terancam Kehilangan Dua Kursi di DPRD Jateng, PPP Ungkap Suara Caleg Tergerus 'Serangan Fajar' Lawan Politik

PPP menuding kegagalan akibat dampak pertarungan politik selama kampanye dikendalikan kekuatan dana yang besar.

Baca Selengkapnya
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun
VIDEO: PDIP Kritik Nota Keuangan Jokowi, Beban Gaji PNS Era Prabowo Naik Bansos Turun

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengkritik postur belanja negara era Prabowo Subianto yang disusun oleh Pemerintahan Presiden Joko Widodo

Baca Selengkapnya