RAPBD DKI 2019 Diketok Rp 89,08 Triliun

Merdeka.com - DPRD DKI menggelar rapat paripurna dalam rangka penandatanganan MoU Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

Rapat paripurna tersebut menyepakati KUA-PPAS atau RAPBD DKI sebesar Rp 89,08 triliun. Rapat paripurna dimulai dengan dipimpin oleh Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.

"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum," kata Prasetio di Gedung DPRD DKI, Rabu, (28/11).

Plafon anggaran di RAPBD DKI 2019 naik sekitar 7 persen atau sama dengan Rp 6 triliun dari tahun 2018, yakni Rp 83,26 triliun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, RAPBD DKI 2019 terdiri dari Rp 74,77 triliun pendapatan daerah dan Rp 14,31 triliun dari sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA).

"Pendapatan daerah kita meningkat 13,63 persen dari Rp 65,8 triliun menjadi Rp 74,77 triliun," jelasnya.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menjelaskan, tiga indikator yang menjadi pertimbangan dalam kenaikan RAPBD. Pertama, pertumbuhan ekonomi Pemprov DKI di tahun 2019 diproyeksikan naik 6,6 persen.

Kedua, konsumsi rumah tangga dinilai tumbuh sehingga mendorong investasi. Selain itu, dia mengharapkan, investasi meningkat seiring dengan pembangunan infrastruktur MRT fase 2 dan redanya suhu politik.

Selan itu, Anies juga meyakini inflasi di 2019 dapat dikendalikan di angka 3,6 persen. Ini dikarenakan permintaan masyarakat semakin membaik dibanding tahun 2018.

Pada pembahasan rancangan APBD 2019 beberapa waktu lalu, pembahasan sempat alot bahkan sampai defisit Rp 16 triliun. Namun, pada Selasa (27/11) kemarin, akhirnya anggaran disepakati sebesar Rp 89 triliun tanpa defisit alias seimbang.