Follow
Sandi sebut lahan di PIK siap buat dibangun hunian DP 0 rupiah
Merdeka.com - Pemprov DKI Jakarta berencana membangun kembali lahan hunian DP 0 rupiah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandi menerangkan lahan yang menjadi sasaran berada di dua lokasi, yakni; di Rorotan, Pulogadung, Jakarta Timur dan Perkampungan Industri Kecil (PIK), Penggilingan, Jakarta Utara.
Lewat Sandi, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Agustino Darmawan mengusulkan hunian itu dibangun di PIK dan akan disampaikan ke Gubernur Anies Baswedan.
"Oh rumah DP 0 rupiah beberapa usulan-usulan ada yang di Rorotan, PIK, kita belum putuskan. Tapi dari Pak Agustino yang siap itu lahan yang di PIK. Jadi itu yang mau disampaikan dan di persentasikan kepada pak Gubernur," kata Sandiaga di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (1/2).
-
Apa yang dilakukan Pemprov DKI untuk menambah RTH? Pemprov DKI kini tengah mencanangkan program “Penataan Kawasan Unggulan“ untuk menambah opsi peningkatan jumlah dan luas RTH di Jakarta.
-
Mengapa Pemprov DKI melakukan revitalisasi taman? Heru menyampaikan, revitalisasi justru dilakukan guna memperindah taman dan gedung TK Gudang Peluru. Warga, kata Heru hanya dipindahkan sementara karena revitalisasi sedang berlangsung. 'Kita memperbaiki taman dan gedung itu supaya lebih bagus. Mereka boleh di situ setelah dirapikan, silakan menjalankan kegiatan belajar mengajar di TK,' ucap Heru.
-
Dimana letak permukiman terbengkalai di Jakarta? Baru-baru ini sebuah kawasan di wilayah Jakarta Timur yang terbengkalai terungkap, dengan deretan rumah yang ditinggalkan oleh penghuninya.
-
Di mana kawasan potensial untuk investasi di Jakarta? Dia bilang, jika IKN benar-benar menjadi ibu kota, maka kawasan sekitar Monas, Masjid Istiqlal dan Bundaran Hotel Indonesia (HI) direncanakan menjadi area potensial untuk investasi dan perubahan peruntukan menjadi wilayah komersial.
-
Dimana PKL itu direlokasi? PKL itu sebelumnya berdagang di trotoar rumah sakit.
-
Apa yang dicapai oleh DKI Jakarta? Sebanyak 267 kelurahan yang berada di wilayah administratif DKI Jakarta kini telah sepenuhnya berpredikat sadar hukum.
Jika Anies setuju, Pemprov segera merancang wujud fisik bangunan tersebut sembari menunggu persyaratan dan peraturan terkait. Bila sudah final, akan diumumkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bagi warga yang ingin menghuni rusun itu.
"Jika setuju kita mungkin ada beberapa yang sekaligus kita launching bersama-sama, fisiknya dulu sembari menunggu regulasi dan persyaratan yang lagi di godok supaya final BLUD nya sampai bulan April," katanya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Pemindahan ini dilakukan karena kawasan industri di Subang memiliki lahan yang cukup besar untuk pengembangan PT Pindad.
Baca Selengkapnya
Prabowo meminta RK agar membangun hunian bagi rakyat di tengah kota.
Baca Selengkapnya
Masyarakat yang terdampak pembangunan IKN dapat memilih untuk mendapatkan uang ganti rugi atau direlokasi.
Baca Selengkapnya
Ada juga keresahan warga terkait keberadaan truk tanah di kawasan PIK 2 yang dianggap mengancam jiwa penduduk lokal.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Baca Selengkapnya
Tiko menyampaikan, pembangunan TOD yang menggunakan lahan milik KAI telah berhasil dilakukan di Stasiun Pondok Cina, Margonda, Depok dan Stasiun Tanjung Barat.
Baca Selengkapnya
Pembangunan Rumah Gratis tersebut berdiri di lahan sumbangan milik Menteri PKP Maruarar seluas 2,5 hektare (ha).
Baca Selengkapnya
Ara akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Anggaran sebesar Rp90 miliar tersebut dialokasikan untuk ganti rugi lahan proyek Tol IKN 6A, Tol 6B, dan kawasan pengendalian banjir Sungai Sepaku.
Baca Selengkapnya
Pembangunan ini akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca Selengkapnya