Follow
Sandiaga pastikan tak akan ada tumpang tindih antara TGUPP dan inspektorat
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno memastikan tidak akan ada tumpang tindih tugas dan fungsi antara inspektorat dengan Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) bidang pencegahan korupsi.
Dia menegaskan komite pencegahan korupsi (PK) yang diketuai Bambang Widjojanto akan berkoordinasi dengan inspektorat dalam hal pencegahan rasuah. Karena tugas dari komite PK adalah melakukan pencegahan.
"Ya tentunya pertama pencegahan korupsi. Kita mengelola Rp 77 triliun itu yang ada di Pemprov dan di BUMD lebih banyak lagi gitu. Jadi secara total teragregasi luar biasa banyaknya lingkup yang kita harus lakukan untuk pencegahan korupsi dan itu adalah dalam bentuk pengadaan sistem dan perubahan perilaku," kata Sandiaga di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (4/1).
-
Mengapa koordinasi antar pengawas TPS sangat penting? Koordinasi dan konsultasi antar pengawas TPS sangat penting untuk memastikan konsistensi pelaksanaan tugas, serta untuk memastikan adanya pemahaman yang sama tentang tugas dan tanggung jawab mereka.
-
Mengapa Kementerian ATR dan KKP perlu bersinergi? Sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan KKP sungguh sangat tepat. Apa yang harus kita kerjakan adalah mengatur tata ruang dan pertanahan. Sedangkan KKP, mengatur ruang laut. Kegiatan di darat dan di laut bisa kita kolaborasikan,' tegas Hadi Tjahjanto.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung berperan dalam kerja sama ini? “Dalam usaha untuk membesarkan perusahaan dan berperan membangun perekonomian Indonesia perlu adanya bimbingan agar IDSurvey dapat melakukan aktivitas perusahaan sesuai dengan koridor-koridor regulasi yang berlaku. Tentunya IDSurvey berharap agar semua yang dikerjakan tidak menyimpang dari peraturan-peraturan yang berlaku sehingga aktivitas bisnis dapat berjalan lancar,“
-
Siapa yang terlibat dalam kerja sama? Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dr Sandi Nugroho, mengatakan sebagai garda terdepan dalam mengelola dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Divisi Humas Polri berupaya menyesuaikan tren kekinian generasi milenial melalui peningkatan digitalisasi informasi, melalui aplikasi Portal Humas Presisi, yang merupakan rumah besar bagi seluruh aplikasi dan platform online yang dimiliki Divhumas Polri.
-
Bagaimana Kementerian ATR dan KKP akan berkolaborasi? Kerja sama tersebut di antaranya berkaitan dengan pendaftaran dan pemeliharaan data tanah; pelaksanaan Reforma Agraria; integrasi Rencana Tata Ruang darat dan laut; hingga pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
-
Siapa saja yang diawasi PID? Semua aktivis pergerakan tak lepas dari pengawasan PID. Jangankan para tokoh top pergerakan seperti HOS Tjokroaminoto, Tjipto Mangunkusumo, Soekarno, Hatta, Tan Malaka, Sjahrir, PID juga mengawasi orang-orang biasa yang jauh dari aktivitas politik. HB Jassin yang saat itu masih berusia belasan tahun dan duduk di bangku sekolah sempat diciduk PID karena menulis kata ‘Indonesia’, dalam jawaban ujian ilmu bumi.
Dengan terus berkoordinasi maka tidak akan ada tumpang tindih antara inspektorat dengan komite PK. Walau pekerjaan sama-sama melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Oh tidak. kita akan pastikan mereka melakukannya secara komplementer bukan tumpang-tindih. Berkoordinasi kita," ujarnya.
"Kalau Pak Bambang jelas di pencegahan korupsi kan? Kalau inspektorat kan sudah jelas tupoksinya seperti apa. Jadi jangan dibentur-benturin. Ini justru mereka akan berkoordinasi dan akan kerjasama," sambungnya.
Terkait siapa yang akan menjadi Ketua dari TGUPP dan kapan 4 tim TGUPP diumumkan ke publik masih menjadi rahasia, karena Sandiaga masih enggan membocorkan.
"Belum ada. Nanti kita akan sampaikan," pungkasnya. (mdk/fik)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kejagung dan Polri Bantah Tutup Pintu Koordinasi, Ini Respons KPK
Baca Selengkapnya
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar mengklaim hubungan KPK dengan Kejagung RI berlangsung dengan sangat baik
Baca Selengkapnya
Kejagung menegaskan tidak menutup ruang koordinasti dan surpervisi dan mempersilakan KPK mencari bukti apabila ada personel korps Adhyaksa.
Baca Selengkapnya
KPK telah menaikkan status penanganan kasus korupsi LPEI.
Baca Selengkapnya
PPATK memainkan peran kunci dengan menyediakan data intelijen yang mendeteksi arus uang dari transaksi ilegal.
Baca Selengkapnya
Terkait rumor komisioner lain diduga terindikasi melanggar tentunya tidak tinggal diam.
Baca Selengkapnya