Sekda Jakarta: Gubernur Terpilih Pramono Anung Bakal Ikut Kebijakan Efisiensi Anggaran APBD
Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, salah satu cara dijalankan adalah dengan mengevaluasi anggaran konsumsi saat rapat.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta mengaku siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto soal penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025. Menurut Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi, salah satu cara dijalankan adalah dengan mengevaluasi anggaran konsumsi saat rapat.
"Evaluasi (anggaran) misal adalah dari perizinan, kemudian kedua dari anggaran makan minum rapat-rapat, dan juga beberapa lainnya," kata Teguh di Jakarta Barat, Selasa (28/1).
Evaluasi Anggaran
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jakarta, Marullah Matali memastikan, evaluasi anggaran yang ada di lingkungan Pemprov Jakarta akan berjalan lancar karena dilakukan sejak awal tahun 2025.
"Mumpung masih di awal tahun, mudah-mudahan kita bisa efisiensi lebih baik dan kita bisa efektifkan untuk kegiatan-kegiatan," kata dia.
Marullah juga memastikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih Pramono Anung-Rano Karno juga akan menjalankan efisiensi terkait setelah resmi dilantik pada 6 Februari 2025.
"Pak Gubernur dan Pak Wagub yang terpilih yang dilantik tanggal 6 (Februari) nanti, itu bisa memanfaatkan lebih efektif dan efisien lagi. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Pj Gubernur, antara lain misalnya perjalanan dinas dan beberapa kegiatan-kegiatan lain," dia menandasi.
Diketahui, Penjabat (Pj) Gubernur Jakarta, Teguh Setyabudi akan menekan Instruksi Gubernur (Ingub) untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Prabowo soal efisiensi anggaran pada 30 Januari 2025. Menurut dia, Ingub juga akan memasukkan kebijakan soal potongan anggaran acara seremoni sebesar 50 persen.
"Untuk tindaklanjut Inpres terkait efisiensi, kita pemerintah provinsi sudah menyiapkan instruksi gubernur, Insya Allah hari Kamis bisa kita tandatangani," kata Teguh dalam keterangan diterima.
Teguh menjelaskan, Ingub adalah bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta yang sejalan dengan pemerintah pusat. Sebab, pemerintah daerah adalah perpanjangan tangan dari apa yang diputuskan oleh pusat.
"Intinya kita juga mendukung langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami dari pemerintah provinsi sebagai bagian juga dari pemerintah nasional pastinya mendukung dan akan lakukan efisiensi APBD tersebut," Teguh menutup.