Sekda Saefullah minta PNS DKI semakin fokus pikirkan Jakarta
Merdeka.com - Sekretaris daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah meminta seluruh Aparat Sipil Negara (ASN) bersikap netral dalam Pilkada 2017 DKI Jakarta. Dia juga meminta anak buahnya lebih fokus terhadap perkembangan ekonomi Jakarta dibanding ikut kampanye Pilkada.
Hal itu disampaikan dalam sambutan dalam diskusi bertajuk 'Menjaga Netralitas PNS Dalam Pilkada Tahun 2017' di Balai Agung gedung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (6/12). "Pesan saya kepada semua yang ada di sini diskusi ini cukup untuk netralitas ASN jangan besok bikin diskusi pencoblosan penghitungan kemenangan dan sebagainya ini cukup diskusi tentang netralitas PNS saja," kata Saefullah.
Saefullah juga menyatakan bahwa belum melihat ada abdi negara di Pemprov DKI Jakarta melanggar peraturan pemerintah tentang disiplin PNS. Dia juga menyebutkan pihaknya telah membuat edaran tentang netralitas ASN.
-
Bagaimana cara Pilkada DKI 2017? Pemilihan umum Gubernur DKI Jakarta 2017 (disingkat Pilgub DKI 2017) dilaksanakan pada dua tahap, yaitu tahap pertama di tanggal 15 Februari 2017 dan tahap kedua tanggal 19 April 2017 dengan tujuan untuk menentukan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022.
-
Bagaimana Pilkada DKI 2017 dijalankan? Pilkada DKI Jakarta 2017 merupakan salah satu pemilihan kepala daerah yang paling menonjol dalam sejarah Indonesia karena berbagai dinamika politik dan sosial yang terjadi.
-
Apa tugas Ahmad Sahroni di Pilgub DKI Jakarta? Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus akhirnya menunjuk Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem, Ahmad Sahroni sebagai ketua pemenangan untuk pasangan Ridwan Kamil - Suswono di Jakarta.
-
Mengapa Pilkada DKI 2017 menarik perhatian? Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang menarik perhatian. Saat itu, pemilihan diisi oleh calon-calon kuat seperti Basuki Tjahaja Purnama, Anies Baswedan, dan Agus Harimurti Yudhoyono.
-
Siapa saja kandidat yang bertarung di Pilkada DKI 2017? Pada putaran pertama, ada tiga pasangan calon: Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) - Djarot Saiful Hidayat; Anies Baswedan - Sandiaga Uno; dan Agus Harimurti Yudhoyono - Sylviana Murni.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
"Bapak Plt Gubernur dalam berbagai kesempatan juga sudah menyampaikan dan bahkan kita di Monas beberapa hari yang lalu sudah mendeklarasikan ini semua dan kita sudah berkomitmen untuk PNS DKI Netral," tegasnya.
Menurut Saefullah, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, menyebutkan bahwa aparatur negara harus netral. Sehingga lebih baik fokus dalam tiap pekerjaan rutin. "Terutama terkait dengan dinamika kota Jakarta yang semakin hari semakin hangat," terangnya. (mdk/ang)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengingatkan bahwa tiap gerak-gerik pejabat selalu dipantau publik
Baca SelengkapnyaIa mengingatkan agar berpolitik secukupnya, bersaudara selamanya
Baca SelengkapnyaHeru meminta ASN hafal dengan tugas dan tupoksinya masing-masing.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI memiliki alat untuk mendeteksi ASN tidak netral di Pilkada Jakarta
Baca SelengkapnyaPernyataan sivitas akademika dan alumni UIN dilakukan setelah menimbang dan memperhatikan perkembangan penyelenggaraan pemilu/pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaNetralitas ASN tersebut tidak sama dengan golongan putih (golput). Para PNS maupun PPPK tetap memiliki hak politik, yakni hanya pada bilik suara.
Baca SelengkapnyaDalam waktu 8 hari akan diselenggarakan Pemilu 2024 untuk memilih Presiden, Wakil Presiden, anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi.
Baca SelengkapnyaAnies mengaku, dirinya berkomunikasi dengan berbagai partai politik termasuk dengan Gerindra.
Baca SelengkapnyaSejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPada kesempatan tersebut, Bima juga menjelaskan sikap netral yang wajib dipedomani seluruh perangkat daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan mengevaluasi Pj kepala daerah setiap hari dan akan mengganti yang bertindak menyimpang.
Baca SelengkapnyaKent meminta Pemprov DKI Jakarta lewat Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) untuk menjaga aset milik negara.
Baca Selengkapnya