Sekda Saefullah Soal APBD Defisit: Belum Berakhir, Kita Masih Berjuang
Merdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, belum memastikan angka defisit APBD Jakarta. Menurutnya, untuk memastikan nominal defisit akan diketahui akhir tahun.
"Defisit itu kan diketahui kalau sudah berakhir, ini belum berakhir kita masih berjuang," kata Saefullah, Jakarta, Jumat (15/11).
Ada beragam faktor penyebab morat maritnya keuangan Jakarta. Di antaranya adalah dana bagi hasil. Pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini, kata Saefullah, pembayaran dana bagi hasil sangat kurang, ia memprediksi dana bagi hasil akan dibayar tahun depan.
-
Apa yang menyebabkan permasalahan keuangan di Sumatera? Masalah Keuangan Melonjaknya inflasi ini membuat Pemerintah Provinsi Sumatra harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah tersebut.
-
Apa penyebab kemacetan parah di Jakarta? 'Kalau kemarin itu karena banjir di beberapa titik banjir. Kalau tadi malam hanya kepadatan karena aktivitas masyarakat untuk buka puasa, itu saja,' jelasnya.
-
Kenapa Jakarta banjir? 'Penyebab curah hujan tinggi dan luapan Kali Ciliwung,' ujar dia.
-
Mengapa Jakarta butuh investasi? Oleh karena itu, dibutuhkan investasi dari dalam dan luar negeri untuk membiayai pembangunan DKI Jakarta.
-
Apa yang menyebabkan kemacetan Jakarta meningkat? Berdasarkan data TomTom Traffic Index pada Februari 2023, terjadi peningkatan signifikan kepadatan lalu lintas di Jakarta. Angkanya mencapai 53 persen.
-
Apa penyebabnya? Selingkuh adalah pilihan yang diambil oleh individu tersebut, dan tidak ada yang bisa dilakukan oleh pasangan untuk mengendalikan perilaku ini. Oleh karena itu, selama seseorang belum benar-benar memahami alasan di balik tindakannya, perubahan akan sulit untuk dicapai.
Kendati demikian, Saefullah menyatakan tren pendapatan pajak DKI Jakarta terus meningkat tiap harinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
"Kalau mau total dibanding tahun lalu pada hari yang sama, jam yang sama itu kita leading terus dibanding tahun lalu. Leadingnya itu antara Rp1,5 sampai Rp2 triliun," kata Saefullah.
Saefullah optimis jika pendapatan pajak tahun ini akan menutupi kekurangan dari dana bagi hasil Jakarta.
Saefullah juga menampik, pemangkasan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena defisit anggaran. Salah satu contoh pemangkasan usulan anggaran terkait pembebasan 118 lahan.
Ia menjelaskan, dalam menjalankan program kerja, perlu ada pemilahan program prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan finansial.
"Enggak ada anggaran yang dipangkas itu kan Perda dalam eksekusinya dicicil sesuai kemampuan keuangan," tandasnya.
Di tengah kondisi defisit Jakarta, sejumlah anggaran di SKPD untuk RAPBD 2020 dipangkas, seperti konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp8 miliar.
Kemudian, pemangkasan terjadi pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp204 milliar.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Baca SelengkapnyaAnggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.
Baca SelengkapnyaAPBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.
Baca SelengkapnyaPj Gubernur Bachtiar Baharuddin mengumpamakan dirinya sedang menakhodai kapal tenggelam.
Baca SelengkapnyaDalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.
Baca SelengkapnyaPendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.
Baca SelengkapnyaPajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.
Baca SelengkapnyaJokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.
Baca SelengkapnyaAPBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Baca SelengkapnyaRaperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.
Baca SelengkapnyaBPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis
Baca Selengkapnya