Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Sekda Saefullah Soal APBD Defisit: Belum Berakhir, Kita Masih Berjuang

Sekda Saefullah Soal APBD Defisit: Belum Berakhir, Kita Masih Berjuang Saefullah dilantik jadi Sekda DKI. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Saefullah, belum memastikan angka defisit APBD Jakarta. Menurutnya, untuk memastikan nominal defisit akan diketahui akhir tahun.

"Defisit itu kan diketahui kalau sudah berakhir, ini belum berakhir kita masih berjuang," kata Saefullah, Jakarta, Jumat (15/11).

Ada beragam faktor penyebab morat maritnya keuangan Jakarta. Di antaranya adalah dana bagi hasil. Pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini, kata Saefullah, pembayaran dana bagi hasil sangat kurang, ia memprediksi dana bagi hasil akan dibayar tahun depan.

Kendati demikian, Saefullah menyatakan tren pendapatan pajak DKI Jakarta terus meningkat tiap harinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Kalau mau total dibanding tahun lalu pada hari yang sama, jam yang sama itu kita leading terus dibanding tahun lalu. Leadingnya itu antara Rp1,5 sampai Rp2 triliun," kata Saefullah.

Saefullah optimis jika pendapatan pajak tahun ini akan menutupi kekurangan dari dana bagi hasil Jakarta.

Saefullah juga menampik, pemangkasan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena defisit anggaran. Salah satu contoh pemangkasan usulan anggaran terkait pembebasan 118 lahan.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan program kerja, perlu ada pemilahan program prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan finansial.

"Enggak ada anggaran yang dipangkas itu kan Perda dalam eksekusinya dicicil sesuai kemampuan keuangan," tandasnya.

Di tengah kondisi defisit Jakarta, sejumlah anggaran di SKPD untuk RAPBD 2020 dipangkas, seperti konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp8 miliar.

Kemudian, pemangkasan terjadi pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp204 milliar.

(mdk/lia)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun
APBD 2023 Tak Tercapai, Pemprov DKI Lakukan Penyesuaian Defisit Rp5 Triliun

Rencana belanja daerah tersebut terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Baca Selengkapnya
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun
Ini Penjelasan Kemenkeu Soal APBD Sulsel Defisit Rp1,5 Triliun

Anggaran Provinsi Sulawesi Selatan mengalami defisit hingga Rp1,5 triliun.

Baca Selengkapnya
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun
DPRD dan Pemprov DKI Sahkan Perda APBDP 2023 Rp79,52 Triliun

APBDP 2023 terdiri dari Pendapatan Daerah yang diproyeksikan mencapai Rp70,63 triliun.

Baca Selengkapnya
Andi Sudirman Wariskan Defisit APBD Rp1,5 Triliun, Pj Gubernur: Sulsel Bangkrut!
Andi Sudirman Wariskan Defisit APBD Rp1,5 Triliun, Pj Gubernur: Sulsel Bangkrut!

Pj Gubernur Bachtiar Baharuddin mengumpamakan dirinya sedang menakhodai kapal tenggelam.

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK
Pemprov DKI Jakarta Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan 2023, Ini Catatan BPK

Dalam catatan BPK Pemprov DKI Jakarta juga belum menerima pendapatan dari sewa lahan oleh sejumlah BUMD.

Baca Selengkapnya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya
APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 Jadi Rp85,1 Triliun, Ini Rinciannya

DPRD DKI Jakarta mengesahkan Raperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2024 menjadi peraturan daerah (Perda) dengan besaran Rp85.190.596.577.676.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023
Sri Mulyani: APBN Alami Defisit Rp35 Triliun per 12 Desember 2023

Pendapatan negara sampai 12 Desember 2023 tercatat mencapai Rp2.553,2 triliun.

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024
Sri Mulyani Kantongi Pajak Rp760 Triliun Hingga Mei 2024

Pajak penghasilan (PPh) non migas terkontraksi sebesar 5,41 persen dengan realisasi sebesar Rp443,72 triliun, sekitar 41,73 persen dari target.

Baca Selengkapnya
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah
Kembali Terulang, Jokowi Kesal Dana Triliunan Rupiah Mengendap di Kas Pemerintah Pusat dan Daerah

Jokowi menyadari bahwa mengubah pola pikir seorang pemegang kebijakan bukanlah perkara mudah.

Baca Selengkapnya
Pertama di 2023, APBN Defisit Rp700 Miliar
Pertama di 2023, APBN Defisit Rp700 Miliar

APBN pada bulan Oktober mengalami defisit Rp700 miliar atau 0,003 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun
Pemprov DKI dan DPRD Sepakati APBD Perubahan 2023 Rp79,52 Triliun

Raperda tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2023 akan disahkan menjadi Perda dalam rapat Paripurna Selasa 26 September mendatang.

Baca Selengkapnya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya
Plafon APBD DKI 2024 Disepakati Rp81,5 Triliun, Ini Rinciannya

BPKAD DKI mengklaim penyusunan anggaran 2024 sudah melewati penghitungam yang matang dan realistis

Baca Selengkapnya