Setahun Anies pimpin Jakarta, target program OK OCE dinilai tak jelas

merdeka.com Sekitar 6 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Rendhika D Harsono mempertanyakan arah program OKE OCE yang dicanangkan Pemprov DKI Jakarta sejak tahun lalu. Rendhika menilai program OKE OCE tidak mempunyai target kinerja yang jelas.

Pernyataan ini disampaikan dalam rapat kerja komisi B Perekonomian pembahasan KUA PPAS 2019 dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta serta Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta hari ini.

Rendhika menyoroti, banyaknya anggota OKE OCE yang belum bisa menjalankan usaha karena terhalang surat rekomendasi dari dinas terkait. Dia mencatat, ada sekitar 54.564 anggota OKE OCE yang belum bisa melegalitaskan usahanya.

Orang lain juga bertanya?

"Seperti saya reses waktu banyak warga kami ini pedagang mikro tapi katanya kalau di 'zona hijau' kita tidak boleh buat Izin Usaha Mirko dan Kecil (IUMK). Meskipun itu katanya bisa itu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) DKI karena ada surat rekomendasi dari binaan dinas," kata Rendhika di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kebun Sirih, Selasa, (16/10).

Rendhika bercerita banyak warga Jakarta mengeluhkan soal perizinan usaha ketika reses.

"Tapi saat mereka datang berbondong-bondong ke dinas binaan terkait tidak ada kejelasan buat ngeluarin surat rekomendasi. Kejadian ini menimpa banyak warga di Selong, Gandaria Utara dan kelurahan lain," ujarnya.

Tak hanya itu, lanjut Rendhika, jika mengacu kepada KUA PPAS 2019 yang dimiliki oleh Dinas UMKM, banyak hal-hal yang tidak rasional. Seperti anggaran pendamping kewirausahan tingkat kecamatan dan kelurahan hingga anggaran penyelenggaran bazzar UKM yang menunjang program OK OCE.

"Tim Pendamping itu punya anggaran 10 milliar sedangkan bazar hanya 3 miliar sekian per kotamadya dalam setahun, sangat tidak rasional." beber Rendhika

Dengan kondisi ini, Rendhika mempertanyakan tolar ukur untuk melihat kelanjutan program OKE OCE. Semisal acuan pada keberhasilan dalam memberikan pelatihan, pemberian izin atau permodalanya.

"Tidak mempunyai satuan ukur untuk melihat acuan kinerja para SKPD terkait. Jadi harus di evaluasi ulang untuk 2019." tandasnya.

(mdk/ray)