Setop program Ahok, Sumarsono ogah beli lahan eks Kedubes Inggris

merdeka.com Sekitar 7 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono enggan mengeksekusi pembelian lahan eks kedutaan besar (kedubes) Inggris lantaran belum ada kejelasan status kepemilikan. Padahal rencananya Pemprov DKI Jakarta akan membeli lahan tersebut untuk kawasan RPTA dan Cagar Budaya.

Program tersebut telah ada sejak Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Bahkan Ahok sudah sampai pada tahap kesepakatan harga.

"Saya tegaskan mengenai tanah eks kedutaan besar (kedubes) Inggris sebenarnya maksud dari Pak Ahok juga baik karena asumsi Pak Ahok sebagai gubernur waktu itu menganggarkan Rp 460 miliar sekian hampir setengah triliun itu. Harga disepakati karena asumsinya bahwa lahan kedutaan Inggris itu memang sudah milik inggris sehingga kita beli," kata Sumarsono, Selasa (12/12).

Orang lain juga bertanya?

Sumarsono menjelaskan lahan eks kedubes Inggris dibidik Pemprov DKI dengan asumsi lahan tersebut lokasinya sangat strategis untuk ruang terbuka dan Cagar Budaya. "Atau nanti kalau ada demonstrasi di situ atau untuk cagar budaya dan sekitarnya suatu yang bisa dilihat keindahan Jakarta itu kan bagus. Maksudnya baik," terangnya.

Namun, Sumarsono menyayangkan banyak hambatan tentang ketidakjelasan status lahan tersebut. "Karena dari Pak Ahok meyakini ini statusnya itu sudah menjadi milik Inggris, makanya ada program pembelian lahan itu. Di dalam kontrak memang dulu ada bahwa 50 tahun yang lalu itu hak pakai dan dan akan dikembalikan setelah tidak dipakai kepada pemerintah," ungkapnya.

Tetapi di sisi lain, BPN mempunyai versi berbeda sehingga Sumarsono memutuskan akan menunda dulu pembelian lahan tersebut. "Nah, dari pada ini saya punya pendapat belum jelas kita gelontorkan duitnya bermasalah. Lebih baik saya minta kesempatan klarifikasi kepada BPN untuk meminta kejelasan status baru bisa dibayar atau tidak dibayar. Jadi statusnya sekarang sedang dalam memperoleh kejelasan status," tegasnya.

Oleh karena itu, Sumarsono mengimbau semua pihak agar bersabar menunggu kejelasan status lahan tersebut dari kementerian agraria. "Ini sedang memperjelas statusnya," tandasnya.

(mdk/ang)