Soal DPT putaran dua Pilgub DKI, Sumarsono bilang 'kita jemput bola'

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono membeberkan hasil rapat terkait Pilkada DKI Jakarta putaran kedua pada 19 April mendatang. Dari hasil rapat tersebut, kata Sumarsono, pihaknya akan melakukan sistem jemput bola terkait banyaknya warga Ibu Kota yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) seperti yang menjadi masalah di Pilgub DKI Jakarta putaran pertama.

Berdasarkan data yang beritahukan oleh Sumarsono, jumlah warga yang belum merekam data ada sebanyak 59.911 jiwa dan sekarang sebesar 54.381 jiwa sudah masuk ke dalam DPT. Sumarsono meminta warga untuk tidak khawatir karena dia akan berlakukan sistem jemput bola untuk menambah jumlah warga yang belum terdaftar sebagai DPT tersebut.

"Ini akan kita kejar, akan ada hunter DPT. Dikejar ke apartemen-apartemen. Karena itu kita akan buka pendaftaran posko DPT di apartemen. Kita jemput bola," kata Sumarsono di Balai Kota Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (8/3).

Sumarsono menjelaskan, bahwa warga yang melakukan proses perekaman data harus dipastikan masuk dalam data base Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Setelah itu warga bisa menerima surat keterangan (Suket).

"Mereka yang direkam harus dipastikan masuk data base dulu, data base tidak perlu data base dikirim ke pusat, data base DKI kalau sudah memang betul masuk data base baru direkam kemudian dikeluarkan suket," jelasnya.

Menurutnya, suket itu menjadi alat juga untuk memilih dalam putaran dua Pilgub DKI Jakarta. Pada putaran pertama ada sekitar 84.591 suket yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil).

"Ini (suket) menjadi alat. Kalau sampai bulan Maret blangko KTP belum ada maka menggunakan suket yang dijadikan sebagai alat untuk pembuktian dalam Pilkada," ungkapnya.

Pada putaran pertama, lanjut Sumarsono, banyak panitia penyelenggara Pilkada memiliki pemahaman berbeda terkait prosedur pencoblosan. Salah satunya seperti penafsiran tetang surat suara tambahan dan sisa surat suara DPT yang belum terpakai.

"Jumlah kartu tambahan itu bukan berarti kalau ada surat suara DPT sisa enggak bisa dipakai, jadi penafsiran ini semua akan kita luruskan kepada seluruh Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) termasuk ketidakseragaman pemahaman," terangnya.

Demi menyelesaikan masalah ini, tegas dia, Pemprov DKI Jakarta sepakat untuk melakukan bimbingan teknis (bimtek) pada setiap panitia yang ada di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

"Ada berbagai perbedaan penafsiran atas pedoman petunjuk dan prosedur di KPPS. Maka kami sepakat untuk melakukan bimtek terpadu seluruh wilayah. Bahkan kalau perlu harus menjangkau seluruh petugas KPPS sampai paham," tutupnya.