Soal lahan Cengkareng, BPN minta pemprov & warga tunjukkan bukti sah

Merdeka.com - Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN), M Najib Taufik, bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. Dalam pertemuan itu ada sejumlah hal yang dibahas fokus soal permasalahan lahan yang menjadi sengketa.

Lahan sengketa yang dimaksud salah satunya yang berada di Cengkareng. Sengketa ini bermula saat Dinas Perumahan membeli lahan dari warga bernama Toeti Soekarno. Belakangan diketahui lahan tersebut milik Dinas Kelautan dan Perikanan DKI Jakarta.

"Itu salah itu salah satunya yang diduga atas nama Haji Timbul, tadi saya sudah sebutkan bahwa sertifikat yang diusulkan oleh Pemda itu untuk dibatalkan. Kami batalkan berdasarkan usulan lama, tahun 2001 kalau enggak salah terakhir September sudah saya batalkan, soal siapa pemiliknya apakah pemda atau orang lain nanti kita buktikan," kata Najib di Balai Kota Jakarta, Rabu (5/10).

Saat ini, katanya, siapa pemegang sertifikat asli masih ditelusuri. Bukti yang dimiliki warga maupun Pemprov DKI Jakarta, katanya, tengah dianalisa.

"Kita akan lihat, akan hubungkan dengan girik-giriknya, kalau misalnya sudah dibebaskan oleh pemda ya kita akui pemda. Kita lihat siapa duluan yang membebaskannya. Soal siapa yang paling berhak akan kita buktikan siapa yang punya surat-suratnya. Antara lain misalnya pemda bilang itu tanahnya mana buktinya waktu pembebasan," bebernya.

"Silakan masing-masing membuktikan kalau pemda mengatakan itu tanahnya hasil pembebasan, mana bukti pembebasannya," sambung Najib.

Dalam pertemuan itu, sempat disinggung soal curhat warga Tambora yang mendadak huniannya dibongkar Pemkot Jakarta Barat. Dia meminta si pemilik rumah membuktikan dengan menunjukkan sertifikatnya.

"Saya minta supaya yang bersangkutan kirim surat ke saya, saya akan selidiki tentang sertifikat itu sedangkan bangunannya pihak pemprov. Pak Gubernur minta supaya ini diadukan ke Bareskrim atau Polda untuk di-clearkan masalahnya," pungkasnya.