Soal penataan PKL ala Anies-Sandi, Menhub sebut 'Sebaiknya PKL tidak di jalan'

Merdeka.com - Tidak hanya Ditlantas Polda Metro Jaya yang tak setuju dengan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang yang kini bebas berjualan di jalan. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga tidak setuju jika PKL berjualan di jalan raya sehingga menutup akses transportasi. Menurutnya, itu justru menyulitkan pengguna jalan.

"Memang sebaiknya pedagang kaki lima tidak ada di jalan tapi harus berada di lahan yang benar," kata Menhub Budi di Semarang, seperti dilansir Antara, Minggu (31/17).

Menhub mengajak Pemprov DKI untuk mencari solusi terkait konsep baru penataan pedagang Tanah Abang. Perlu ada rapat antara Kementerian perhubungan, Pemprov DKI, PT KAI, TransJakarta, dan perwakilan Organda untuk membahas kemacetan di Tanah Abang. Tujuannya untuk membahas konetivitas antarmoda transportasi umum di lokasi tersebut.

"Akan kita bahas dan duduk bersama di mana mau lokasi PKL karena pedagang harus di lokasi yang benar," katanya.

Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) pun akan ditugaskan untuk membantu penyelesaian masalah di Tanah Abang. "BPTJ itu (wewenangnya). BPTJ akan saya tugaskan untuk mengangkat itu sebagai suatu tempat yang seharusnya," katanya.

Menhub mengatakan, Stasiun Tanah Abang adalah strategis karena banyak penumpang KRL yang turun di Stasiun Tanah Abang dan bekerja di wilayah Thamrin dan Sudirman, Jakarta Pusat.

Dengan adanya bus-bus pengumpan yang tidak terlalu besar, maka akan mengurangi mobil berukuran kecil yang berada di wilayah Stasiun Tanah Abang.