Sumarsono sebut perlu ada perubahan APBD demi eksistensi DPRD DKI

Merdeka.com - Pelaksana tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Sumarsono menepis isu adanya 'titipan' dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2017 DKI Jakarta. Menurut dia, banyaknya anggaran berubah dibanding tahun 2016 merupakan hal wajar. Sebab, pihaknya telah melakukan rapat dengan DPRD DKI Jakarta.

"Jadi kalau ada perubahan, ya memang ada, karena kalau enggak ada perubahan ngapain dibahas lagi bersama DPRD?" kata Sumarsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin (5/12).

Dalam pembahasan APBD memang sudah sewajarnya dibahas antara eksekutif dan legislatif. Sehingga putusan anggaran nantinya demi kepentingan masyarakat.

Untuk itu, dirinya membantah bila ada tudingan perubahan anggaran itu lantaran adanya titipan pihak tertentu. "Kalau ada titipan, yaitu titipan Tuhan sebagai amanah untuk melayani masyarakat miskin," ujarnya.

Terkait adanya perubahan, Sumarsono juga membantahnya. Dia menyebut itu merupakan penyesuaian anggaran. Adapun faktor memengaruhi perubahan di antaranya, terkait kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP), masalah kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan adanya peraturan pemerintah tentang perangkat daerah.

Sumarsono menambahkan, adanya penyesuaian anggaran memang tengah diperlukan DKI Jakarta. Sehingga perlu ada pembahasan untuk eksistensi DPRD DKI. Pembahasan bersama juga penting, sehingga DPRD sebagai wakil rakyat akan terlihat keberadaannya.

"Jadi kalau enggak ada perubahan yang malah dipertanyakan adalah kinerja DPRD. Karena itu kita harus berikan ruang untuk adanya perubahan dan penyesuaian dengan aspirasi rakyat dari DPRD baik dari hasil riset maupun peninjauan langsung," terangnya.

Baca juga:

Sumarsono bantah tudingan Ahok ada perubahan anggaran di DKI Jakarta

Bongkar plafon anggaran, Sumarsono di-'warning' Ahok

Plafon anggaran dibongkar, Ahok ingatkan Sumarsono bukan gubernur

Sumarsono soal RAPBD: Kalau Plt bukan orang Kemendagri pasti telat

Sekda DKI minta SKPD maksimal serap anggaran 2016

Pemprov DKI dinilai tak transparan soal dana CSR sampai reklamasi (mdk/ang)