Sumarsono sebut TGUPP bentukan Anies berpotensi demoralisasi SKPD

Merdeka.com - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Soni Sumarsono menyebutkan jumlah anggota Tim Gabungan untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) berpotensi mendemoralisasi Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) apabila tidak memiliki tugas yang jelas. Menurut mantan Plt Gubernur DKI itu, DPRD DKI perlu melakukan pengawasan terhadap 74 anggota TGUPP.

"Bisa-bisa ini membahayakan SKPD, demoralisasi. Yang saya khawatir kalau ini diloloskan tanpa ada pengorganisasian yang jelas malah bisa menjadi boomerang," ujar Soni di kompleks parlemen, Kamis (23/11).

Soni mengungkap, TGUPP ini harus jelas supaya mereka tidak menjadi gubernur bayangan. Hal itulah yang menurunkan moral SKPD. Sebab itu, harus ada pengawasan ketat kerja TGUPP ini.

Jangan sampai, staf gubernur bisa juga mengambil keputusan seakan mereka mempersonifikasi gubernur itu sendiri. Apalagi kalau anggotanya yang diambil malah kurang ahli dibanding SKPD yang ada.

"Makanya dengan 74 siapa yang menjamin mereka tidak meminjam nama dan kewenangan pimpinan untuk atas nama pimpinan padahal pimpinan enggak menyuruh," kata dia.

Karena itu dia mengimbau Gubernur Anies untuk menyeleksi secara profesional dan memilih orang-orang yang memang ahli tanpa tumpangtindih dengan SKPD. Serta, pergub 411 tahun 2016 harus direvisi supaya bisa masuk 74 orang itu.

"Kembali lagi pak Anies kalau menyeleksi orang harus profesional dan betul-betul expert dan diktator dalam tata regulasi yang jelas, pergub direvisi dan dia memiliki tugas khusus dan kewenangan yang jelas bahwa tim adhoc tidak punya hak mengambil keputusan," tandasnya.