Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Tak ada program Anies-Sandi, DPRD kembalikan KUA PPAS ke Pemprov DKI

Tak ada program Anies-Sandi, DPRD kembalikan KUA PPAS ke Pemprov DKI Empat kandidat bakal calon gubernur DKI. ©2016 merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengatakan, kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) untuk tahun 2018 telah dikembalikan. Ini disebabkan program-program Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan dan Sandiaga Uno belum masuk di dalamnya.

"KUA-PPAS dikembalikan. Semua belum dimuat (program Anies-Sandi)," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Kamis (19/10).

Menurut Taufik, seluruh pimpinan termasuk Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi sudah menandatangani surat pengembalian KUA-PPAS tersebut. "Bukti, Pak Pras mau menandatangani pengembalian," ungkapnya.

Taufik menuduh tim sinkronisasi sudah dibohongi oleh Pemprov DKI Jakarta saat penyusunan KUA-PPAS. Kerena menurutnya KUA-PPAS sudah dibuat sebelum tim sinkronisasi masuk di dalamnya.

"Yang jelas KUA-PPAS ini sudah masuk ke DPRD sebelum ada tim sinkronisasi. Saya sudah sampaikan ke Sudirman said. Dibohongi." tegas Taufik.

Sementara itu saat dikonfirmasi Kepala Bappeda DKI Jakarta Tuty Kusumawati tidak bisa berkomentar. Dirinya mengatakan Pemprov sudah memasukkan beberapa program Anies-Sandi di dalam APBD 2018.

"Sinkronisasi fase RKPD, bahwa berarti dalam proses sinkronisasi masih ada yang tertinggal ya coba kita lihat lagi. Kita kan juga prosesnya interaksi dengan tim sinkronisasi," kata Tuti.

"Ketika beliau (Taufik) mencermati masih ada yang tertinggal berarti toh. Saya belum bisa komentar kerena belum ada arahan,"

Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membenarkan jika KUA-PPAS sudah dikembalikan dengan persetujuan dari ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi dan ia juga membenarkan jika program-programnya belum dimasukan ke dalam APBD 2018.

Dan mantan menteri pendidikan juga membenarkan alasannya karena KUA-PPAS diserahkan ke DPRD pada bulan Mei.

"Sebagian karena itu, sebagian membutuhkan otoritas dari gubernur dan karena emang gubernur belum ganti. Setelah ganti baru bisa kita laksanakan. Kalau sekarang sudah dikirim balik ke kita. Akan kita ajukan lagi ke DPRD," kata Anies. (mdk/bal)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP