Follow
Taufik Setuju Interpelasi kepada Anies Terkait Penertiban IMB Pulau Reklamasi
Merdeka.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mengaku setuju jika wacana yang diajukan beberapa partai untuk interpelasi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan benar-benar dilakukan. Menurutnya, hal ini agar kepastian hukum terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di pulau reklamasi didapat.
"Interpelasi sih saya kira boleh lah. Untuk kepastian hukum saya menyetujui," tukas Taufik di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (18/6).
Sebelumnya, wacana interpelasi pertama kali disampaikan oleh Fraksi Partai Nasdem dan Partai Hanura DKI Jakarta. Keduanya merasa perlu mendengar penjelasan Anies terkait penerbitan IMB Pulau Maju serta ditahannya dua Raperda tentang Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).
-
Apa usulan Bamus Betawi tentang gubernur Jakarta? 'Kita sudah berembuk di dalam internal majelis adat, ada empat usulan itu. Yang pertama tentang susunan pemerintahan. Kita mengusulkan agar gubernur dan wakil gubernur ditunjuk oleh presiden,' kata Oding saat dihubungi merdeka.com, Kamis (7/12).
-
Kenapa Anies-Cak Imin keberatan? Ketua KPU Provinsi Bengkulu, Rusman Sudarsono membacakan keberatan saksi pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin atas hasil rekapitulasi suara di Bengkulu. Dia mengatakan, saksi Anies-Cak Imin mengaku keberatan karena ada dugaan pejabat memenangkan pasangan tertentu melalui program pemerintah.
-
Siapa yang membuat pernyataan tentang Indonesia? Tidak ada pembahasan terkait PM Singapura sebut Indonesia sebagai negara yang tidak akan maju karena gila agama.
-
Apa tanggapan PKB soal Anies-Sohibul? 'Kalau langsung memasangkan Mas Anies dan Mas Sohibul Iman itu seolah-olah PKS sudah punya golden ticket,' kata Huda kepada wartawan, Selasa (25/6).
-
Apa yang diungkapkan Anies tentang klaim TKN? 'Ya tinggal dilihat besok malam,' kata Anies di Rest Area KM 14, Tangerang, Kamis (21/12/2023).
-
Apa yang disinggung Anies Baswedan? Anies Baswedan menyinggung soal pemimpin yang tidak memenuhi janjinya.
Meski begitu, Taufik mengatakan bahwa IMB memang perlu diterbitkan atas dasar alasan pemanfaatan lahan. Selain itu, Taufik menilai IMB dan reklamasi sebagai dua hal yang berbeda.
Sebab, persoalan mengenai IMB hanya menyangkut cara menyelesaikan administrasi bangunan yang bersangkutan. Sedangkan untuk reklamasi, yang menjadi persoalan adalah pembangunannya.
Dari 17 pulau yang dibangun, 13 pulau telah dihentikan pembangunannya dan 4 pulau telah menjadi daratan.
"Problemnya karena mereka membuat bangunan tanpa izin. Sekarang setelah ada izin, diperingati untuk memperbaiki administrasinya," dia mengakhiri.
Reporter: Ratu Annisaa Suryasumirat
Sumber: Liputan6.com (mdk/eko)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Horas menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca Selengkapnya
Terdapat sekitar 17.500 hektare lahan bekas tambang di IKN.
Baca Selengkapnya
Permintaan Otorita IKN agar warga membongkar rumahnya lantaran bangunan tersebut tidak sesuai dengan tata ruang wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Otorita IKN menargetkan 65 persen wilayah Ibu Kota Nusantara harus menjadi hutan hujan tropis Kalimantan.
Baca Selengkapnya
Kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi investor untuk berinvestasi di IKN.
Baca Selengkapnya
IT kemudian ditahan selama 20 hari ke depan sampai dengan 3 September 2023.
Baca Selengkapnya
Masa berlaku IMB sementara bagi warga Tanah Merah itu bakal berakhir pada 2024 mendatang.
Baca Selengkapnya
Anies menyebut, mega proyek tersebut hanya dinikmati oleh aparat negara, bukan masyarakat umum.
Baca Selengkapnya
RK percaya, selama reklamai tidak merusak lingkungan, maka hal itu menjadi sesuatu yang baik seperti dicontohkan negara maju lainnya.
Baca Selengkapnya
Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan akan mengkaji usulan pulau reklamasi PIK 2 masuk wilayah Kepulauan Seribu.
Baca Selengkapnya
Sertifikat HPL ini memberikan kepastian terhadap tanah yang merupakan pusako tinggi masyarakat Minangkabau.
Baca Selengkapnya
Risiko yang akan muncul apabila tidak ada ketentuan tersebut yakni area Pulau Balang yang terpotong akan dikelola oleh dua administrasi.
Baca Selengkapnya