Pemkab Bantul Kurangi Pengangguran lewat Padat Karya, Ini Rincian Kerja dan Upahnya
Merdeka.com - Berdasarkan perhitungan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin di Pulau Jawa. Belum lagi di beberapa kabupaten, masih banyak pengangguran karena lapangan kerja tidak tersedia bagi mereka, salah satunya Kabupaten Bantul.
Melihat kondisi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan ini melalui program padat karya. Rencananya pada 2023 ini program ini menyasar 355 lokasi.
“Arah dan tujuan dari padat karya ini adalah mengurangi pengangguran, setelah menganggur dan mengentas kemiskinan,” kata Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Bantul, Agung Kurniawan, dikutip dari ANTARA pada Kamis (16/2).
-
Kenapa Bantul adakan program padat karya? Pengentasan kemiskinan masih merupakan tugas besar pemerintah di tiap daerah. Di Kabupaten Bantul misalnya, pemerintah daerah setempat berusaha untuk mengentaskan kemiskinan warga dengan mengadakan program padat karya.
-
Apa program Bantul untuk entaskan kemiskinan? Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul berupaya mengentaskan kemiskinan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran di daerah tersebut. Mereka melakukannya dengan mengadakan program kegiatan padat karya infrastruktur yang tahun ini menyasar di ratusan lokasi.
-
Apa program pengentasan kemiskinan Banyuwangi? 'Saat ini, Banyuwangi terus menekan angka kemiskinan yang ada. Meskipun sudah rendah, tapi berbagai intervensi masih harus dilakukan agar rakyat Banyuwangi benar-benar sejahtera,' ungkap Bupati Ipuk.
-
Bagaimana Bantul entaskan kemiskinan? 'Jadi kami sudah menekankan bahwa warga yang dimasukkan di pekerjaan padat karya harus yang dengan kriteria pengangguran, setengah pengangguran, maupun warga miskin,' kata Istirul dikutip dari ANTARA.
-
Siapa yang dilibatkan dalam program padat karya? Pada setiap awal pelaksanaan kegiatan padat karya infrastruktur, pihaknya sudah memberikan data KK (kepala keluarga) miskin kepada kelompok untuk dilibatkan dalam pekerjaan padat karya.
-
Apa yang dilakukan Pemkab Bantul untuk mengatasi sampah? “Mohon kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing. Penutupan itu juga hasil kesepakatan rapat Sekda DIY dengan Sekda Kabupaten Sleman, Sekda Kabupaten Bantul, dan Sekda Kota Yogyakarta,“ katanya melalui sebuah surat edaran.
Upah Pekerja
©2014 Merdeka.com
Agung meyakini, kegiatan pembangunan infrastruktur pedesaan diyakini bisa mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. Apalagi tenaga kerjanya berasal dari masyarakat setempat dan upahnya langsung dari pemerintah.
“Karena di sini ada UPK, upah perangsang kerja. Ada tiga kategori, yang pertama untuk pekerja upah harian sebesar Rp70 ribu, untuk tukang Rp80 ribu, dan ketua kelompok Rp90 ribu. Pekerjaan fisiknya 20 hari,” kata Agung.
Dia menyebut, setiap lokasi padat karya infrastruktur dikerjakan kelompok yang terdiri dari 26 orang dengan anggaran sebesar Rp100 juta. Setiap 52 orang untuk setiap kelompok padat karya akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp200 juta.
Rincian Kerja
©2014 Merdeka.com
Jenis pekerjaan yang ditawarkan sendiri adalah cor blok jalan, talud, drainase, serta sarana lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang perekonomian warga. Agung menjelaskan, tahap padat karya dimulai dengan identifikasi lapangan atau lokasi pekerjaan yang sudah selesai.
Kemudian tahapan dilanjutkan dengan sosialisasi pada masyarakat. Tahap selanjutnya pembagian kelompok. Lalu tahap terakhir proses pengerjaan.
“Jadi setelah sosialisasi ini ada pemilihan pekerja. Lalu sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, terkait dengan pengentasan kemiskinan ekstrem, nanti diusahakan dari 26 pekerja itu sebisa mungkin minimal 10 orang diambil dari data terpadu kesejahteraan sosial, yaitu yang pengangguran dan setengah penganggur,” kata Agung.
Sumber Dana
©©2014 Merdeka.com
Sementara itu, Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja dan Transmigrasi Disnakertrans Bantul, Rumiyati, mengatakan bahwa anggaran kegiatan padat karya tahun 2023 bersumber dari APBD Bantul. Kegiatan itu dilaksanakan di 153 lokasi dengan masing-masing lokasi dianggarkan Rp100 juta.
“Kemudian ada juga dari APBD DIY melalui BKK (Bantuan Keuangan Khusus) dibagi menjadi dua skema, yaitu Rp100 juta dan Rp200 juta di setiap lokasi. Untuk yang Rp100 juta ada 85 lokasi dan yang Rp200 juta ada 117 lokasi. Jadi totalnya 355 lokasi untuk padat karya,” kata Rumiyati. (mdk/shr)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Program itu dijalankan dengan melakukan pemberdayaan keluarga miskin maupun warga yang masih pengangguran
Baca SelengkapnyaKeberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPerhatian pada bidang pendidikan harus berfokus pada pendidikan karakter.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Mereka perlu mendapat perhatian dan perlakuan yang baik agar dapat berperan aktif sebagai warga masyarakat.
Baca SelengkapnyaPemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada 2024 ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaBanyuwangi menerapkan skema padat karya, dengan melibatkan warga pra sejahtera untuk tenaga kerjanya.
Baca SelengkapnyaCahyo mengungkapkan, program Kartu Prakerja selanjutnya yaitu gelombang 68 akan dibuka pada Jumat (17/5).
Baca SelengkapnyaSampai akhir tahun ini akan ada 19 juta peserta Kartu Prakerja sejak program ini diluncurkan pada tahun 2020.
Baca Selengkapnya