4 Tujuan Orde Baru Serta Kelebihan dan Kekurangannya, Wajib Diketahui

Merdeka.com - Orde baru merupakan salah satu masa dimana kejayaan era pemerintahan presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan orde lama yaitu masa pemerintahan Ir. Soekarno. Orde baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang ke 2 atau Rezim Soeharto.

Kala itu Soeharto menggantikan kedudukan Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia. Peristiwa pemindahtanganan jabatan itu terjadi pada tahun 1966.Orde baru sebenarnya memiliki pengertian yaitu sebutan untuk masa pemerintahan Soeharto di Indonesia selama lebih dari 30 tahun lamanya.

Masa Orde Baru (Orba) ini dimulai semenjak tahun 1966 menggantikan orde lama yang merujuk pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Yang mana lengser semenjak mencuat peristiwa G 30 SPKI. Orde baru juga dapat didefinisikan sebagai suatu penataan kembali kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dengan berlandaskan dasar negara Indonesia yaitu Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dilakukan karena terdapat adanya ancaman Ideologi Pancasila yaitu dengan adanya pemberontakan G30SPKI.

Menurut sejarah, pada saat itu Partai Komunis Indonesia (PKI) menyebarkan paham komunisme di Indonesia dan telah mengancam keberlangsungan Ideologi Pancasila.Awal dari lahirnya orde baru adalah ketika Presiden Soekarno menyerahkan mandatnya kepada Jendral Soeharto melalui Surat Perintah Sebelas Maret (SUPERSEMAR).Untuk mengetahui secara rinci, berikut 4 tujuan orde baru serta kelebihan dan kekurangannya, yang dilansir dari theinsidemag.com

Latar Belakang Lahirnya Orde Baru

Sebelum kita mengetahui apa sebenarnya tujuan dari orde baru sendiri, ada baiknya kita juga mengetahui sebenarnya apa latar belakang dibentuknya orde baru sendiri. Orde baru terbentuk karena dipengaruhi beberapa peristiwa bersejarah di Indonesia antara lain:

Peristiwa G30S PKI atau Gerakan 30 September PKI merupakan sebuah gerakan yang diprakarsai oleh Partai Komunis Indonesia. Peristiwa ini menyebabkan ketidakstabilan dan ketidaktertiban di Indonesia.Keadaan Indonesia kala itu menjadi semrawut tidak karuan. Banyak terjadi pembunuhan, penculikan dan lain sebagainya.Akhirnya memicu munculnya demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa agar membubarkan Partai Komunis Indonesia beserta organisasi-organisasi yang dibawahinya.Masa demo menuntut agar tokoh-tokoh PKI agar segera diadili atas tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh PKI.Akibat peristiwa tersebut, akhirnya Presiden Soekarno selaku Presiden pertama Indonesia membuat Surat Perintah Sebelas Maret 1966 atau yang lebih dikenal dengan nama SUPERSEMAR.Surat tersebut ditujukan kepada Letjen Soeharto untuk mengatasi segala permasalahan atau mengendalikan negara yang sedang mengalami kekacauan.

Front Pancasila merupakan sebuah gabungan atau kesatuan dari beberapa organisasi seperti KAMI, KASI, KAPPI dan Lain sebagainya yang bertujuan untuk mengajukan TRITURA (Tiga Tuntutan Rakyat).Organisasi ini terbentuk pada 10 Januari 1966 di depan gedung DPR-GR. Front Pancasila juga dikenal dengan nama Angkatan 66.

Presiden pertama Republik Indonesia memiliki pesona dan wibawa yang sempurna pada masa kepemimpinannya. Hingga pada akhirnya mampu menghalau para penjajah untuk pergi meninggalkan tanah Indonesia.Namun sayangnya, akibat kekacauan negara yang tidak terkendali Presiden pertama sekaligus proklamator Indonesia ini mengalami penurunan wibawa yang dimiliki.Wibawa Soekarno sebagai pemimpin Bangsa Indonesia semakin memburuk dan menurun, lantaran gagal dalam melakukan beberapa hal, diantaranya adalah sebagai berikut:1. Gagalnya Sidang Paripurna KabinetSidang paripurna yang seharusnya dihadiri oleh seluruh anggota wakil rakyat gagal dilaksanakan.Sidang ini memiliki tujuan untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia kala itu. Namun sayangnya, usaha tersebut tidak berhasil.2. Gagal Mengadili Tokoh-Tokoh PKISalah satu dari tiga tuntutan rakyat adalah untuk mengadili para tokoh yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI.Salah satu upaya yang dilakukan oleh Presiden Soekarno adalah membentuk Mahkamah Militer Luar Biasa. Namun sayangnya upaya tersebut gagal.

Dalam Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS tersebut berisi tentang pencopotan jabatan Presiden kepada Soekarno sekaligus mengangkat Soeharto untuk menggantikan menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua.Pengangkatan tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 1967. Dan sejak saat itulah dimulainya masa Orde Baru oleh kepemimpinan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.Keempat di atas lah merupakan point-point mengenai latar belakang lahirnya orde baru di Indonesia.

Tujuan Orde Baru

Secara garis besar, pemerintahan masa orde baru memiliki beberapa tujuan pokok antara lain:

1. Melakukan koreksi terhadap penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Lama. Pengoreksian mencangkup dari keseluruhan tanpa terkecuali.

2. Penataan Kembali seluruh Aspek kehidupan rakyat bangsa dan negara Indonesia.

3. Menerapkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

4. Membangkitkan kembali kekuatan Bangsa Indonesia.

Tujuan dari hal ini adalah mengembalikan stabilitas nasional serta mempercepat proses pembangunan terutama dalam sektor ekonomi.

Secara keseluruhan, Orde Baru bertujuan untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi pembangunan nasional dengan menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi setelah masa ketidakstabilan yang terjadi selama pemerintahan Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Berdasarkan tujuan Orde baru di atas, hal-hal yang ingin dicapai meliputi:

1. Stabilitas Politik dan Keamanan

Salah satu tujuan utama Orde Baru adalah menciptakan stabilitas politik dan keamanan setelah terjadinya krisis politik dan sosial, termasuk peristiwa Gerakan 30 September 1965. Pemerintah Orde Baru fokus pada pemulihan ketertiban dan mengurangi potensi konflik yang dapat mengganggu kestabilan nasional. Hal ini dilakukan melalui pengendalian ketat terhadap partai politik, organisasi masyarakat, dan media massa.

2. Pembangunan Ekonomi

Orde Baru berkomitmen untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki taraf hidup masyarakat Indonesia. Kebijakan pembangunan ekonomi difokuskan pada peningkatan produksi pertanian, industrialisasi, serta pembangunan infrastruktur. Program seperti Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun) diluncurkan untuk merencanakan dan mengatur pembangunan ekonomi yang sistematis dan berkelanjutan.

3. Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Di awal pemerintahan Orde Baru, ada upaya untuk memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dianggap menghambat pembangunan nasional. Namun, seiring waktu, praktik KKN justru menjadi masalah yang semakin meluas dan akhirnya menjadi salah satu faktor yang mendorong kejatuhan Orde Baru pada tahun 1998.

Kelebihan dan Kekurangan Pemerintahan Orde Baru

Berikut beberapa kelebihan dari dijalankannya pemerintahan Orde Baru:

· Pada tahun 1966 terjadi peningkatan Gros Domestic produk perkapita Indonesia dari $70 menjadi $100.· Berhasil mencanangkan Program Keluarga Berencana (KB) yang sebelumnya tidak pernah ada.· Meningkatnya jumlah masyarakat yang bisa membaca dan menulis.· Angka pengangguran semakin menurun.· Kebutuhan rakyat akan pangan, sandang, dan papan cukup terpenuhi dengan baik.· Meningkatnya stabilitas dan keamanan negara Indonesia.· Mencanangkan program Wajib Belajar dan gerakan nasional orang tua asuh.· Mencanangkan dan menyukseskan Rencana Pembangunan Lima Tahun (REPELITA).· Bekerjasama dengan pihak asing di bidang ekonomi dan menerima pinjaman dana dari Luar Negeri.

Selain itu, pemerintahan Orde Baru juga dianggap memiliki beberapa kekurangan antara lain:

· Terjadi korupsi besar-besaran di semua lapisan masyarakat.· Pembangunan hanya terpusat di Ibu Kota sehingga terjadi kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat kota dengan di desa.· Kekuasaan yang terus berkelanjutan tanpa adanya tanda-tanda akan mundur.· Masyarakat di berbagai daerah tidak puas, misalnya Papua dan Aceh. Tidak tersentuh pembangunan· Banyak terjadi pelanggaran HAM.· Terjadi pengekangan kebebasan pers dan berpendapat.· Tingginya kesenjangan sosial di masyarakat. (mdk/raf)